Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SUASANA demo hari ini di Kompleks Parlemen Senayan membuat Komisi I DPR mempercepat rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait revisi Undang-Undang Penyiaran. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono dan menghadirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), hingga Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.
Dave menegaskan, percepatan rapat dilakukan karena situasi aksi demonstrasi di luar gedung DPR semakin memanas.
“Mengingat situasi terus bergulir di luar, kalau terlalu lama kita bisa kesulitan keluar dari kompleks parlemen,” ujar Dave di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senin (25/8).
Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB hanya berlangsung sekitar 30 menit. Dave meminta agar pandangan organisasi peserta rapat disampaikan secara tertulis. Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban dan agar agenda legislasi tetap berjalan.
“Kalau ada pendalaman atau pertanyaan, mohon disampaikan tertulis saja melalui sekretariat. Nanti akan kami rangkum,” katanya.
Aksi demonstrasi di Senayan hari ini dipicu oleh isu kenaikan tunjangan DPR, khususnya tunjangan perumahan yang dianggap terlalu besar. Kebijakan ini menuai reaksi keras masyarakat karena kondisi ekonomi yang masih sulit.
Walau demikian, Dave menegaskan bahwa situasi di luar jangan sampai menyurutkan semangat DPR untuk menyelesaikan tugas legislasi demi bangsa.
“Walaupun suasana di luar memanas, amanat tugas tetap harus kita jalankan,” tegasnya. (Z-10)
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved