Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DEWAN Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mendukung penuh penguatan literasi jaminan sosial melalui sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem jaminan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia.
Dukungan ini ditujukan melalui partisipasi aktif DJSN dalam penguatan ekosistem Jaminan Sosial dengan adanya acara Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan yang digelar di Universitas Airlangga, Surabaya.
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu skema asuransi sosial terbesar di dunia, berlandaskan asas dan semangat gotong royong. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menurutnya, peluncuran ekosistem jaminan sosial berbasis pendidikan ini menjadi simbol kemajuan asuransi sosial di Indonesia dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Ia menambahkan, salah satu ciri negara maju adalah memiliki sistem jaminan sosial yang kokoh sehingga masyarakat tidak bergantung pada bantuan sosial.
“Presiden melalui Kemenko Pemberdayaan Masyarakat juga mendorong agar program bantuan sosial secara bertahap bertransformasi menjadi program pemberdayaan. Grand launching ini adalah bentuk kolaborasi produktif yang memperkuat komitmen kita untuk membangun jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Jumat (15/8).
Sebagai lembaga yang berperan dalam merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), DJSN memandang pentingnya kolaborasi antar instansi guna mendukung implementasi peta jalan ini secara konkret melalui sektor pendidikan, demi menjamin keberlangsungan dan perluasan jaminan sosial secara menyeluruh dan berkeadilan.
“Penguatan literasi jaminan sosial merupakan fondasi bagi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan atas risiko kerja. DJSN melihat pendidikan sebagai kunci utama dalam membentuk budaya sadar jaminan sosial sejak usia dini,” ujar Ketua DJSN, Nunung Nuryartono.
Sejak tahun 2024, pengenalan Modul Muatan Jaminan Sosial telah dilakukan di 11 wilayah di tingkat SMA, SMK, MA/Sederajat dengan total 233 sekolah yang telah mengikuti sosialisasi literasi jaminan sosial dan 82 sekolah yang sudah melakukan implementasi.
DJSN menilai ini sebagai langkah awal yang baik, namun perlu diperluas hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan tinggi.
“Melalui penguatan ekosistem jaminan sosial berbasis pendidikan, kami berharap setiap individu tumbuh dengan pemahaman bahwa seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memiliki hak atas perlindungan jaminan sosial. Hal ini menjadi kunci dalam membangun kesejahteraan pekerja Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan,” lanjutnya.
DJSN menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Kementerian dan Lembaga lainnya atas sinergi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap jaminan sosial melalui pendidikan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kolektif untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat bekerja keras dengan tenang, tanpa rasa cemas akan risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi. (H-2)
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Cak Imin menuturkan fenomena pengibaran bendera yang terinspirasi dari anime asal Jepang ini tidak perlu dikhawatirkan.
UIII meluncurkan Indonesian Institute for Human Fraternity, sebuah lembaga yang akan mengawal penerjemahan nilai-nilai persaudaraan manusia ke dalam kebijakan dan program konkret.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong agar dilakukan pengecekan dari berbagai sisi. Mulai dari dapur hingga proses distribusi bahan makanan.
Menko PMK Pratikno menyampaikan pemerintah serius dalam melakukan penanganan banjir Jabodetabek secara terpadu lintas Kementerian dan Lembaga.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
PFI menyelenggarakan FIFest 2025 sebagai upaya mendorong transformasi sosial berbasis budaya filantropi.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Aliansi Forum Multistakeholder dalam acara Filantropi Festival 2025 (FIFest 2025).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved