Prabowo Diminta Evaluasi Kebijakan PTN Mandiri

UNIVERSITAS Jayabaya resmi meraih predikat Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Capaian ini dinilai sebagai bentuk pengakuan tertinggi terhadap mutu institusi, tata kelola, serta daya saing kampus di tingkat nasional.

Akademisi yang juga Ketua Yayasan Universitas Jayabaya, Moestar Putrajaya, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari budaya mutu yang konsisten.

"Ini bukan sekadar label, tapi refleksi dari budaya mutu yang kami jaga selama ini sebagai kampus swasta tertua di Jakarta yang telah menghasilkan ribuan alumni yang tentunya bermanfaat bagi bangsa," ujar Moestar di Jakarta.

Baca juga : Ini Kata Prabowo soal Malaysia soal Penyebutan Laut Ambalat

Meski demikian, Moestar juga menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan kemandirian keuangan PTN yang dinilai menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi.

Moestar menyoroti status PTN Badan Hukum (PTN-BH) yang memberikan keleluasaan kepada kampus negeri membuka jalur mandiri berbiaya tinggi, sementara tetap mendapatkan dukungan negara melalui subsidi dan fasilitas.

"Negara seharusnya menjamin keadilan akses pendidikan, bukan justru menciptakan ketimpangan antar lembaga. Kebijakan yang memberi PTN hak menentukan tarif seperti swasta, tapi tetap mendapat subsidi, patut dipertanyakan secara etis dan konstitusional. Pak Presiden Prabowo perlu mengevaluasinya, bahkan bila perlu hapus kebijakan itu," ujarnya.

Baca juga : Indonesia Bakal Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

Rektor Universitas Jayabaya, Fauzi Hasibuan, menyebut bahwa implementasi kebijakan tersebut mengancam kelangsungan ribuan perguruan tinggi swasta yang selama ini menjadi penyangga utama akses pendidikan tinggi nasional.

"Swasta diminta bersaing di lapangan miring. Ini bukan reformasi, ini dekonstruksi. Banyak kampus swasta kecil sudah kesulitan bertahan," katanya.

Fauzi mengingatkan bahwa lebih dari 70 persen perguruan tinggi di Indonesia adalah kampus swasta. Jika tren ini dibiarkan, banyak di antaranya bisa tutup karena kehilangan calon mahasiswa yang terserap oleh PTN.

"Kalau semua mahasiswa diarahkan ke PTN, kampus swasta bisa mati pelan-pelan. Jangan tunggu semuanya gulung tikar baru ada intervensi," ujarnya.

Di luar Jawa, sekitar 80 persen kampus merupakan perguruan tinggi swasta. Mereka menjadi penyedia utama akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kelas menengah bawah dan daerah yang tidak dijangkau PTN.

Data Kemendikbudristek 2024 menunjukkan, dari 8,7 juta mahasiswa di Indonesia, sekitar 5,2 juta kuliah di kampus swasta. Fauzi menegaskan, PTS bukan hanya tempat belajar, tetapi juga penyerap tenaga kerja akademik dan non-akademik dalam jumlah besar. "Kami ini garda depan. PTS menyerap jutaan mahasiswa dan tenaga kerja. Tapi sekarang justru dikorbankan oleh kebijakan yang tak berpihak," ujarnya.

Jayabaya juga meminta Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) bersikap lebih tegas terhadap kebijakan PTN-BH. Menurut Fauzi, saatnya asosiasi mengambil sikap jelas dalam memperjuangkan keberlangsungan PTS.
"APTISI harus berdiri tegak. Kalau perlu turun ke jalan, Jayabaya siap demo. Ini soal masa depan pendidikan tinggi swasta," tegasnya.

Meski menghadapi tantangan berat, Universitas Jayabaya tetap fokus menuju transformasi sebagai teaching university bertaraf Asia Tenggara.

Dalam waktu tiga tahun, kampus ini menargetkan posisi sejajar dengan universitas regional.
"Kami sedang siapkan reformasi kurikulum berbasis teknologi dan digital. Enam bulan ke depan perubahan itu akan mulai berjalan," jelas Fauzi.

Selain itu, Jayabaya juga akan memperbarui sistem manajemen kampus agar lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan masa depan.
"Semua harus bertransformasi – cara pikir, pola manajemen, hingga pendekatan terhadap mahasiswa dan dosen," tambahnya.

Fauzi menutup pernyataannya dengan ajakan kepada pemerintah untuk lebih terbuka berdialog dengan kampus swasta dalam merumuskan arah pendidikan nasional.

"Pemerintah tidak bisa terus-menerus memanjakan PTN. Kampus swasta punya kontribusi besar, dan harus diberi ruang yang adil," pungkasnya. (I-3)