Sistem Deteksi Dini Disebut tidak Cukup untuk Cegah Konflik Keagamaan Berulang

DIREKTUR Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengapresiasi Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan yang diluncurkan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, yang bertujuan untuk mencegah konflik sosial berdimensi keagamaan atau konflik keagamaan di Indonesia.

“Hal itu menunjukkan bahwa PKUB memiliki keinginan politik (politicall will) untuk mencegah konflik keagamaan di Indonesia,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (31/7).

Namun demikian, Halili menegaskan bahwa kasus-kasus yang marak pada awal pemerintahan Presiden Prabowo ini sebetulnya menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif semacam itu tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya kasus-kasus intoleransi.

Baca juga : Kemenag Matangkan Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan

“Karena itu saya meragukan bahwa hal itu dapat mencegah keberulangan kasus-kasus serupa,” kata Halili.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa hal penting yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama adalah mendorong agar Menteri Agama hadir dan mengeluarkan statemen kuat atas kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

“Dalam setting sosial masyarakat kita yang masih feodal, pernyataan seorang pemimpin sekelas Menteri, apalagi kalau bersamaan dengan K/L yang lain, pasti akan memobilisasi sumber daya sosial, juga birokrasi, untuk mencegah kasus-kasus serupa dan mengupayakan penanganan yang adil dalam kasus-kasus intoleransi yang terjadi,” tandasnya. (H-3)