Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PROGRAM sekolah rakyat disebut akan memberikan dampak berganda bagi Indonesia. Itu karena di jangka pendek program tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi, sementara di jangka panjang akan terbentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7). "Anak-anak menjadi lebih baik untuk masa depan mendatang. Dan jangan lupa di situ ada perputaran logistik karena untuk membuat bangunan," kata dia kepada pewarta.
Sejauh ini, lanjut Tito, pemerintah daerah terbilang antusias menyambut program sekolah rakyat. Setidaknya lebih dari 200 pemerintah daerah mengajukan adanya pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya.
Hanya saja, keinginan itu tak serta merta dikabulkan oleh pemerintah pusat. Sebab kriteria yang ditetapkan untuk membangun sekolah rakyat ialah tersedia lahan setidaknya 5 hektare (Ha). Luas lahan itu diperlukan untuk menunjang fasilitas sekolah yang memadai.
Tito juga menyebutkan sekolah rakyat nantinya tak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat. Sebagian akan dikelola oleh pemerintah daerah jika dirasa mampu. "Ada punya pemerintah pusat, ada yang punya pemda, dan ada banyak yang mengajukan," ujarnya.
Program sekolah rakyat berpeluang besar masuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun depan. Itu merujuk pada kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam rapat penyusunan RAPBN 2026.
Sekolah rakyat merupakan satu dari tujuh PSN baru yang akan diprioritaskan di tahun depan. Adapun tujuh PSN tersebut ialah PSN Makan Bergizi Gratis, PSN Sekolah Rakyat, PSN Koperasi Merah Putih, PSN Digitalisasi Pendidikan, PSN Kartu Kesejahteraan, PSN Kartu Usaha Afirmatif, dan PSN Pengelolaan Sampah Terpadu. (Mir/E-1)
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Tito Karnavian berbeda pendapat soal kemungkinan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua
PAKAR komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut Tito Karnavian harus mundur dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved