Komunikasi Publik Menjadi Tantangan bagi Pemerintah

KOMUNIKASI publik menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), terutama dalam menyosialisasikan program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu program itu ialah sosialisasi regulasi seputar ruang digital, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas (Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak).

"Penting bagi humas pemerintah untuk mampu mengemas informasi secara menarik, mudah dipahami, dan relevan bagi masyarakat. Kegiatan ini pun diharapkan menjadi ruang belajar bersama untuk saling mengenal, berkolaborasi, dan menciptakan komunikasi pemerintah yang lebih efektif," ujar Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi, Marroli J. Indarto, dalam bimbingan teknis (bimtek) bertajuk Jago Menulis Rilis dan Mengelola Website Pemerintah, Kamis (3/7).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Mediodecci Lustarini, menekankan pentingnya PP Tunas sebagai safety measure untuk memastikan anak terlindungi di ruang digital. PP Tunas bukan mengatur anak, tetapi mengatur akuntabilitas PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) dan mendorong peran serta masyarakat dalam memastikan hak-hak anak terlindungi di ruang digital.

Baca juga : Komunitas dan Pemerhati Anak Sambut Positif PP Tunas

Regulasi ini mengatur prinsip dan kewajiban bagi PSE dalam memastikan keamanan anak saat menggunakan platform digital. Dimulai dari kewajiban mendapatkan persetujuan orang tua atau wali, mengkonfigurasi Platform Layanan Fisik (PLF) dengan tepat, memberikan notifikasi dalam pelacakan lokasi anak, menyelenggarakan PLF sesuai fungsi dan usia anak, serta tidak mengumpulkan data geolokasi anak secara tepat. PSE juga wajib memastikan pihak ketiga yang bekerja sama mematuhi ketentuan perlindungan anak.

PSE juga berkewajiban menyusun penilaian dampak pelindungan data pribadi, menyediakan informasi yang lengkap, benar, akurat, dan tidak menyesatkan, melakukan edukasi publik, tidak menerapkan nudge technique dalam penyelenggaraan PLF, bertanggung jawab terhadap perangkat atau mainan yang terhubung dengan internet. Terakhir, PSE diwajibkan untuk menunjuk pejabat yang bertugas di bidang pelindungan data pribadi, guna menjamin tata kelola data yang lebih akuntabel dan transparan.

Peran humas sangat strategis dalam menyebarluaskan PP Tunas sebagai salah satu program prioritas pemerintah kepada masyarakat dengan tepat sasaran. Harapannya dapat terciptanya ekosistem digital yang aman dan ramah anak.

Baca juga : Gunakan Sistem Smart School, Sekolah Rakyat Difasilitasi Internet Cepat

Siaran pers sebagai alat strategis

Siaran pers menjadi alat strategis dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan publik. Melalui siaran pers, instansi dapat menyampaikan informasi yang relevan secara cepat, akurat, dan terukur, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.

Sebagai bagian dari metode pembelajaran aktif, peserta bimtek juga diajak mengikuti kompetisi penulisan siaran pers secara langsung. Kegiatan ini bertujuan mengasah keterampilan peserta menyusun informasi yang jelas, menarik dan sesuai kaidah jurnalistik, sekaligus membangun kepekaan terhadap isu publik yang layak dikomunikasikan. Hasil karya terbaik juga diumumkan di akhir sesi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

Pada sesi pertama Bimtek Kehumasan, Editor Media Indonesia Institute dan Pemimpin Redaksi Presisi.co, Eko Suprihatno, memaparkan pentingnya menyusun siaran pers yang informatif, jelas, dan bebas multitafsir. Dalam dunia kehumasan, siaran pers yang efektif tidak hanya menjelaskan, tetapi juga menggambarkan informasi secara menarik dan relevan bagi publik. Kemampuan mengubah cerita menjadi berita yang layak tayang menjadi kunci dalam strategi komunikasi publik yang sukses.

"Siaran pers yang baik adalah yang tidak multitafsir dan layak dipublikasikan. Media sosial bisa jadi sumber, tetapi tetap perlu konfirmasi. Untuk itu kita harus jeli mengubah cerita menjadi berita yang dibutuhkan pembaca," tambah Eko.

Website pemerintah sebagai jembatan informasi

Di era digital saat ini, website pemerintah juga memegang peranan krusial sebagai kanal resmi penyampaian informasi publik. Dengan tingginya tingkat penetrasi internet di Indonesia, pengelolaan website yang informatif, terpercaya, dan mudah diakses menjadi kunci dalam membangun komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Sesi ini dilanjutkan dengan pemaparan bersama CEO Good News From Indonesia, Wahyu Aji, yang menyoroti pentingnya membangun kanal informasi yang terverifikasi dan dapat diandalkan di tengah gempuran disinformasi di era digital. Di tengah maraknya sumber informasi yang tidak akurat, peran humas dan lembaga menjadi krusial dalam menciptakan kanal digital yang reliable, baik melalui website maupun media sosial.

"Tantangan kita saat ini bukan hanya berebut perhatian, tetapi memastikan informasi yang kita sampaikan kredibel dan terpercaya. Website harus jadi rujukan utama yang relevan, update, dan ramah publik, sementara media sosial berperan penting dalam membangun awareness-nya," jelas Aji.

Sesi ini dilanjutkan dengan praktik langsung dalam mengelola website pemerintah, termasuk pemasangan GPR widget (widget informasi resmi dari pemerintah pusat) oleh Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komdigi, sebagai bagian dari integrasi layanan informasi pubrilrlik dan peningkatan transparansi digital di lingkungan instansi pemerintah. (Ant/I-2)