Kecelakaan di Gunung Rinjani, Kemenhut Tingkatkan Keselamatan Pendaki

KASUS kecelakaan tragis yang menimpa pendaki asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pengingat pentingnya peningkatan standar keselamatan di seluruh kawasan konservasi. 

Meskipun penanganan darurat telah dilakukan maksimal oleh Basarnas dan relawan, pemerintah memandang perlu adanya perbaikan menyeluruh, baik dari sisi prosedur, sarana prasarana, maupun edukasi masyarakat.

Kementerian Kehutanan juga akan meningkatkan sertifikasi bagi pemandu wisata dan pendakian, serta menyusun sistem klasifikasi tingkat bahaya jalur pendakian. Dengan sistem klasifikasi ini, pendaki akan diarahkan sesuai tingkat pengalaman dan kesiapan mereka.

Baca juga : Insiden Rinjani Berulang, Menpar Tegaskan Pentingnya Kepatuhan SOP Pendakian 

Upaya lainnya meningkatkan keselamatan dan keamanan aktivitas wisata alam di kawasan konservasi, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) berkomitmen untuk memperkuat sinergi serta mengevaluasi prosedur standar operasional/standard operational procedure (SOP) di seluruh kawasan konservasi, termasuk jalur-jalur pendakian gunung di Indonesia.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa kawasan konservasi bukan hanya tempat untuk menjaga kelestarian alam, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk menikmati keindahan Indonesia. Menurutnya, keselamatan harus selalu menjadi prioritas.

"Karena itu, SOP di seluruh kawasan konservasi harus terus kita perbaiki dan perketat," kata Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Selasa (1/7).

Baca juga : Usai Jalani Autopsi, Jenazah Juliana Marins Diserahkan ke Keluarga 

Ia menjelaskan beberapa langkah yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain pemasangan papan penanda keselamatan di titik-titik rawan, peningkatan jumlah dan jarak posko pengamanan, serta pemanfaatan teknologi seperti Radio Frequency Identification (RFID) atau Emergency Locator Transmitter (ELT) untuk memudahkan pendeteksian apabila terjadi kondisi darurat

Dalam pertemuan itu juga disepakati pula penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Kehutanan dan Basarnas terkait penanganan keadaan darurat di kawasan konservasi. Peningkatan sinergi ini juga mencakup edukasi masyarakat terkait pentingnya kesiapan dan tanggung jawab sebelum beraktivitas di kawasan konservasi.

"Menjelajahi taman nasional bukan sekadar wisata biasa, perlu persiapan, pengetahuan, dan kesadaran akan risiko yang ada," tegas Menteri Kehutanan.

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas potensi SAR di seluruh kawasan konservasi menjadi hal yang sangat penting.

"Kami akan melibatkan lebih banyak unsur relawan dan masyarakat sekitar, termasuk porter lokal yang memiliki kemampuan fisik luar biasa, untuk dilatih dan dipersiapkan sebagai bagian dari potensi SAR," pungkasnya.(H-2)