DPR Sebut BPKH Punya Potensi Jadi Syarikah Haji Profesional

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Maman Immanul Haq, menegaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi syarikah (perusahaan berbasis syariah) yang mampu mengelola keuangan dan layanan haji secara lebih profesional dan terpadu.

“Teman-teman di BPKH sudah memiliki basis profesionalisme yang kuat dalam bidang ekonomi syariah serta pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan haji. Jadi, kenapa tidak BPKH selain melayani pengelolaan keuangan haji, juga bisa langsung mengelola amanat Presiden Prabowo terkait pengembangan Kampung Indonesia untuk jemaah haji,” ujar Maman dalam keterangan yang diterima (25/6)

Maman menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo, pengelolaan haji sebaiknya tidak berlarut-larut dan harus terintegrasi secara efisien. Salah satu usulan yang disampaikan adalah membangun infrastruktur pendukung haji seperti bandara dan hotel yang dikelola secara terpusat di Kampung Haji Indonesia.

Baca juga : BPKH Dukung Inisiatif Pemerintah Manfaatkan Bandara Internasional Taif untuk Jamaah Haji Indonesia

“Misalnya, kita bisa punya bandara sendiri, tidak lagi menyewa di tempat lain seperti To'ib, kemudian menggabungkan beberapa hotel menjadi satu kompleks sehingga katering dan layanan lain bisa lebih terkoordinasi,” tambahnya.

Menurut Maman, pengelolaan haji yang saat ini masih menggunakan sistem syarikah dengan pelaku usaha yang kurang memahami ekosistem haji Indonesia, menyebabkan kurangnya kenyamanan dan kekompakan antara jemaah dan pembimbing, serta ketidaksepahaman dalam layanan.

“Bila syarikat yang ditunjuk tidak memahami ekosistem haji kita, akan terjadi pemisahan yang tidak ideal antara kloter dan fasilitas seperti hotel, sehingga hubungan antara ibu dan anak, pembimbing dan yang dibimbing menjadi tidak optimal,” jelasnya.

Baca juga : The Sunan Hotel Solo Kembali Dipercaya Jadi Mitra Akomodasi Crew Haji Garuda Indonesia 2025

Lebih lanjut, Maman menekankan pentingnya peningkatan komunikasi dan diplomasi dengan otoritas Arab Saudi agar regulasi yang berlaku bisa lebih menguntungkan jemaah haji Indonesia.

“Regulasi haji dibuat oleh Arab Saudi, maka kita harus cerdas memahami dan menyesuaikan diri. Kunci utama ke depan bagi Kementerian Agama dan Badan Haji adalah meningkatkan komunikasi dan diplomasi agar jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkas Maman.

Dengan semangat profesionalisme dan sinergi ini, Maman berharap pengelolaan haji Indonesia dapat lebih berdaya saing, syariah, dan memberikan pengalaman ibadah yang terbaik bagi seluruh jemaah. (Ant/M-3)