Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonensia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat seharusnya sudah tidak relevan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sekolah dasar gratis.
“Mestinya ya sudah tidak relevan ya karena Sekolah Rakyat itu sangat eksklusif dan tidak bisa menjangkau dan menampung semua anak yang putus sekolah,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (11/6). Pada 27 Mei 2025, MK mewajibkan negara untuk menggratiskan penddidikan dasar 9 tahun, atau jenjang SD - SMP, termasuk sekolah swastra tertentu.
Lebih lanjut, Ubaid menambahkan bahwa JPPI menghitung Sekolah Rakyat hanya mampu menampung sekitar 1% dari total kebutuhan penerimaan siswa baru. “Sementara dengan putusan MK, semua anak yang terkendala soal biaya sekolah, bisa langsung sekolah di manapun yang mereka mau di negeri atau swasta, karena pembiayaannya akan ditanggung oleh pemerintah,” tegas Ubaid.
Terlebih, menurutnya anggaran 20% APBN untuk sektor pendidikan akan mampu mengemban amanah dari putusan MK ini. “Jadi tidak ada lagi keraguan soal kemampuan fiskal, hanya butuh kemauan (political will) dari Presiden sebagai Kepala Negara,” pungkasnya. (M-1)
Daya tampung SMP negeri di Kabupaten Bandung Barat hanya sekitar 17.000 kursi, sedangkan jumlah lulusan SD tahun ini mencapai lebih dari 30.000 siswa.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sekolah gratis untuk pendidikan dasar negeri dan swasta hingga saat ini belum dilakukan secara merata di Indonesia.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi pernyataan Hakim MK soal sekolah gratis.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kadini, menjelaskan sekolah gratis untuk sekolah swasta belum diterapkan tahun ini di Kota Cirebon.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan program sekolah swasta gratis. Akan ada 40 sekolah swasta yang akan digratiskan sebagai langkah uji coba pada tahun ajaran baru.
PEMERINTAH Kota Sorong resmi menyosialisasikan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis dan SK Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
Agus Jabo menuturkan tahap awal akan dibuka di 63 titik, disusul 37 titik lainnya hingga genap 100 sekolah. “Insya Allah bulan Juli ini sudah mulai berjalan,” terang Agus Jabo.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
"Rencana masuk tanggal 13 Juli 2025. Namun saya ingin memajukan agar tanggal 12 Juli sudah mulai masuk asrama. Kemudian tanggal 13 Juli pengenalan lingkungan sekolah,"
Mereka adalah anak-anak yang bahkan ketika sekolah sudah digratiskan pun tetap tidak mampu bersekolah karena keterbatasan biaya hidup.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved