Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonensia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat seharusnya sudah tidak relevan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sekolah dasar gratis.
“Mestinya ya sudah tidak relevan ya karena Sekolah Rakyat itu sangat eksklusif dan tidak bisa menjangkau dan menampung semua anak yang putus sekolah,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (11/6). Pada 27 Mei 2025, MK mewajibkan negara untuk menggratiskan penddidikan dasar 9 tahun, atau jenjang SD - SMP, termasuk sekolah swastra tertentu.
Lebih lanjut, Ubaid menambahkan bahwa JPPI menghitung Sekolah Rakyat hanya mampu menampung sekitar 1% dari total kebutuhan penerimaan siswa baru. “Sementara dengan putusan MK, semua anak yang terkendala soal biaya sekolah, bisa langsung sekolah di manapun yang mereka mau di negeri atau swasta, karena pembiayaannya akan ditanggung oleh pemerintah,” tegas Ubaid.
Terlebih, menurutnya anggaran 20% APBN untuk sektor pendidikan akan mampu mengemban amanah dari putusan MK ini. “Jadi tidak ada lagi keraguan soal kemampuan fiskal, hanya butuh kemauan (political will) dari Presiden sebagai Kepala Negara,” pungkasnya. (M-1)
PEMERINTAH Kota Sorong resmi menyosialisasikan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis dan SK Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
Terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara sekolah rakyat, sekolah gratis, dan sekolah garuda
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
Presiden menjelaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan penentu apakah suatu bangsa akan berhasil atau tidak.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Peserta retreat berasal dari 53 titik lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut Gus Ipul, kegiatan ini juga menjadi ajang membangun semangat kebersamaan dan kerja tim.
Renovasi itu guna mempercepat persiapan program SR yang dijadwalkan mulai berlangsung pada Juli 2025.
KETUA Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014), Prof. M. Nuh, menjelaskan bahwa tahun ini ditargetkan berdiri 100 sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved