Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Majelis Masyayikh mengukuhkan pendidikan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya kegiatan Brainstorming Penyusunan Standar Mutu Pendidikan Pesantren jenjang Marhalah Tsaniyah (M2) dan Marhalah Tsalitsah (M3) Ma’had Aly oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
Hadir dalam forum, Majelis Masyayikh, para Mudir Ma’had Aly, serta perwakilan asosiasi pendidikan tinggi pesantren (AMALI), sebagai pertemuan awal untuk menyatukan visi dalam menyusun regulasi pendidikan tinggi pesantren M2 dan M3 berbasis kekhasan dan tradisi keilmuan pesantren.
Majelis Masyayikh sebagai lembaga mandiri dan independen yang berwenang merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren, terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pendidikan pesantren melalui penyusunan standar mutu lulusan, kelembagaan, kerangka dasar dan struktur kurikulum Marhalah Tsaniyah (M2) dan Marhalah Tsalitsah (M3) Ma’had Aly.
“Standar mutu M2 dan M3 bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya sistematis untuk memastikan lulusan Ma’had Aly memiliki kedalaman ilmu, ketajaman metodologi, dan kesiapan berkhidmat di tengah masyarakat global yang dinamis. Ini bagian dari tanggung jawab keulamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi,” ungkap Sekretaris Majelis Masyayikh, Muhyiddin Khotib dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (3/5).
Muhyiddin menambahkan arah utama dari penyusunan standar mutu ini adalah untuk menjaga kesinambungan dan khittah keulamaan. Rancangan standar mutu yang disusun nantinya akan mencakup standar pendidikan (tarbiyah), standar karya ilmiah (bahts), standar pengabdian (khidmah) kepada masyarakat dengan tetap memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta penguatan metodologi akademik dan luaran yang sesuai dengan jenjang keilmuan.
“Penyusunan standar mutu ini bertujuan menetapkan kerangka dasar minimum yang menjamin integritas akademik, kedalaman keilmuan, dan relevansi sosial lulusan Ma’had Aly, bukan untuk menyeragamkan antar lembaga” tambahnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Suyitno menekankan pentingnya menyusun standar nasional pendidikan pesantren yang utuh. Standar mutu nasional untuk Ma’had Aly harus disusun berdasarkan karakteristik khas pesantren, tidak semata-mata mengikuti standar umum yang saat ini ada di perguruan tinggi. Ia mengatakan Majelis Masyayikh memiliki otoritas penuh dalam penentuan standar mutu pesantren.
Lebih lanjut, Suyitno menegaskan pentingnya Ma’had Aly memiliki distingsi keilmuan melalui takhassus dan pusat keunggulan.
“Ma’had Aly harus mampu menjawab persoalan global dan tidak menjadi makmum terhadap perkembangan teknologi. Bukan reaktif, justru sebaliknya, responsif dan adaptif,” ujarnya.
Direktur Pesantren, Basnang Said menggarisbawahi keunggulan khas Ma’had Aly yang tidak dimiliki oleh pendidikan tinggi umum. “Keunggulan Ma’had Aly terletak pada kedalaman penguasaan kitab turats, sistem talaqqi, serta sanad keilmuan yang menjadikannya berbeda dari prodi di PTKIN atau perguruan tinggi umum,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubdit Pendidikan Ma’had Aly, Mahrus menekankan bahwa pembentukan Tim Taskforce Penyusunan Standar Mutu Ma’had Aly M2 dan M3 merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan dan koordinasi dengan Majelis Masyayikh agar jenjang lanjut Ma’had Aly segera diformalkan.
Mahrus menjelaskan bahwa regulasi yang dirumuskan bersama ini tetap berlandaskan pada kaidah dan tradisi keilmuan yang dijaga Majelis Masyayikh sebagai lembaga yang otoritatif dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren.
“Kegiatan ini adalah bentuk awal dari kolaborasi intensif antara Kemenag RI, Majelis Masyayikh, Ma’had Aly, asosiasi, dan forum pesantren untuk memastikan keberlangsungan mutu pendidikan yang khas,” tutur Mahrus. (H-2)
MAJELIS Masyayikh resmi menyerahkan surat keputusan (SK) dan sertifikat hasil asesmen kepada sejumlah satuan pendidikan pesantren sebagai bagian dari upaya penguatan mutu dan akuntabilitas
ASESMEN perdana Ma'had Aly digelar oleh Majelis Masyayikh. Asesmen tahap awal menyasar 12 Ma’had Aly yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Workshop Reviu Draf 1 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI dan SPME) Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal.
MAJELIS Masyayikh menggelar Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Formal Pesantren Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Jakarta.
Penjaminan mutu adalah langkah konkret untuk memastikan pendidikan pesantren dapat bersaing dan tetap mempertahankan kemandirian serta kekhasannya.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menghadirkan Program Pesantren Jalan Cahaya pada Ramadan 1447 H di 20 titik se-Indonesia selama bulan suci.
PBNU meluncurkan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
PT AXA Mandiri Financial Services menyalurkan lebih dari Rp250 juta surplus underwriting asuransi syariah tahun buku 2024 kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
Saat bencana terjadi, beberapa ruang kelas hingga masjid digunakan sebagai posko logistik dan lokasi pemulasaraan jenazah korban longsor.
MANTAN Wakil Presiden (Wapres) RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin menekankan peran penting pesantren sebagai 'pabrik kyai' yang menyiapkan dan mencetak santri menjadi kyai serta ulama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved