Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BALAI Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan Tim Kesehatan Haji Kloter (TKHK) Jawa Barat dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Tahun 2025/1446 H. Pelatihan melalui metode blended learning (kombinasi daring dan luring) ini dalam rangka meningkatkan kesiapan dan kompetensi TKHK serta PPIH Bidang Kesehatan.
Pelatihan ini diikuti oleh 91 peserta, terdiri dari 57 orang PPIH Bidang Kesehatan yang mengikuti pelatihan pada 9–15 April 2025, serta 34 orang TKHK Jawa Barat yang akan mengikuti pelatihan hingga 17 April 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan para petugas secara fisik, mental, serta teknis agar mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan optimal selama penyelenggaraan ibadah haji. Baik itu di Tanah Air, di Tanah Suci, hingga kepulangan jemaah ke Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Mutu SDM Kesehatan Kemenkes Oos Fatimah Rosyati dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen peserta dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi jemaah haji. “Tugas mulia TKHK dan PPIH Bidang Kesehatan bukanlah pekerjaan ringan. Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang prima semakin tinggi,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (10/4).
Oos juga mengingatkan pentingnya kerja sama lintas profesi dalam mendukung pelayanan yang berorientasi pada kepentingan bersama, bukan individu.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Kesehatan Haji Liliek Marhaendro Susilo menyampaikan, meskipun jumlah petugas kesehatan tahun ini berkurang signifikan, dari 4.700 orang pada tahun sebelumnya menjadi 2.110 orang, para petugas tetap dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Mengemban amanah besar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah haji Indonesia membutuhkan kesiapan lahir dan batin,” tegas Liliek.
Ia juga berharap para peserta dapat menyerap ilmu dan pengalaman yang disampaikan oleh para fasilitator untuk memperkuat kapasitas mereka sebagai bagian dari tim kesehatan haji. (H-4)
Kemenhaj memperkuat pengawasan melekat terhadap petugas haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) melarang keras kepala daerah merangkap sebagai petugas haji pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Ketum Perdokhi dr Syarief Hasan Lutfie menegaskan pentingnya petugas kesehatan haji mempunyai kemampuan multitasking. Itu didasarkan pada pertimbangan kuota petugas haji
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved