Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengupayakan menyediakan bantuan rumah bersubsidi bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa program itu ditujukan bagi tenaga kesehatan dengan penghasilan tertentu. Individu yang hidup sendiri dapat mengajukan bantuan jika memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta per bulan, sementara bagi mereka yang memiliki keluarga, batas penghasilan yang diizinkan adalah Rp8 juta per bulan.
"Tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam kesehatan masyarakat, sehingga mereka pantas mendapatkan rumah yang layak untuk tempat tinggal mereka," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (29/3).
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam kesepakatan tersebut disiapkan kuota bantuan rumah bersubsidi sebanyak 30 ribu unit, dengan rincian 15 ribu unit untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu unit untuk tenaga kesehatan masyarakat.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, pemerintah juga menggandeng BPS dalam melakukan pemutakhiran data tenaga kesehatan. Dengan basis data yang akurat, distribusi bantuan rumah bersubsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Budi menambahkan bahwa program ini merupakan respons terhadap meningkatnya kebutuhan hunian yang layak bagi tenaga kesehatan dengan penghasilan terbatas.
"Kami ingin memastikan bahwa para perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat tidak hanya memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga bisa menikmati kehidupan yang layak," ujarnya.
Selain meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, program ini juga bertujuan untuk memotivasi mereka agar tetap berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah berencana untuk terus memperluas cakupan bantuan rumah bersubsidi ini agar lebih banyak tenaga kesehatan yang bisa mendapatkan manfaatnya.
“Ini adalah kali pertama ada kebijakan seperti ini, dan kami berharap bisa menjangkau lebih banyak tenaga kesehatan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan kolaborasi ini sangat penting agar ekosistem mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi tenaga kesehatan.(H-2)
PEKERJAAN bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga medium untuk menghadirkan nilai, makna, dan kontribusi nyata bagi sesama.
Deteksi dini dapat menekan biaya kesehatan karena dapat melakukan pengobatan secepat mungkin sebelum penyakit menjadi sudah lanjut.
Indonesia telah resmi mengakhiri wabah virus polio tipe 2, yang muncul akibat rendahnya cakupan imunisasi polio selama bertahun-tahun.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada perubahan sisten rujukan yang akan diterapkan dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berikut pernyataan menkes
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan pada pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) banyak orang dewasa atau usia produktif ternyata sedikit bergerak atau berolahraga.
Simposium dan lokakarya internasional International Military Medicine Symposium and Workshop (IMEDIC) ke-2 resmi digelar pada 22-24 Oktober 2025 di Jakarta.
Komitmen MGK Serang, Banten dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali mendapat pengakuan nasional.
Bank BTN Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 800 unit selama 2025.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan menghadirkan hunian bersubsidi berkualitas untuk MBR
Pemerintah menambah kuota KPR FLPP jadi 350.000 unit, namun tantangan pembiayaan dan seleksi kelayakan masyarakat menjadi hambatan utama dalam penyerapannya.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah bersubsidi bagi anggota kepolisian dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved