Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIOLOG Nia Elvina menjelaskan permasalahan sosial yang disebabkan faktor ekonomi sudah diprediksi oleh para ahli. Salah satu penyebab yang utama adalah karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kecil sehingga banyak masyarakat menengah ke bawah semakin sulit.
"Saya kira munculnya permasalahan sosial yang dipicu oleh persoalan ekonomi ini, sudah diprediksi oleh beberapa ahli ekonomi dan sosial sejak 10 tahun yang lalu. Akar permasalahannya saya kira dari kebijakan pemerintahan," kata Nia saat dihubungi, Jumat (14/3).
Kebijakan pemerintah yang sebelumnya yang amat minim berpihak kepada kepentingan masyarakat menengah ke bawah atau wong cilik. Sehingga membuat banyak orang nekat melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Wong Cilik hanya dijadikan lip service ketika menjelang pemilihan presiden atau kepala daerah saja. Jadi saya kira angka kriminalitas dan persoalan sosial lainnya yang saat ini tendensinya semakin meningkat, merupakan 'buah' dari kebijakan pemerintah sebelumnya," ungkapnya.
Ia juga melihat banyaknya unjuk rasa yang terjadi belakangan merupakan akumulasi dari kebijakan yang tidak tepat kepada masyarakat kecil.
"Sehingga jika muncul fenomena adili presiden sebelumnya, saya kira merupakan hasil dari refleksi masyarakat atas kesalahan mereka sebelumnya, memilih pemimpin yang tidak pro rakyat atau wong cilik tadi," pungkasnya. (Iam/M-3)
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Salah satu kebijakan tersebut adalah penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal sebagai IMB.
Dewi menilai PSN yang tidak pro rakyat tentu akan menyalahi konstitusi dan juga bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved