Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SOSIOLOG Nia Elvina menjelaskan permasalahan sosial yang disebabkan faktor ekonomi sudah diprediksi oleh para ahli. Salah satu penyebab yang utama adalah karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kecil sehingga banyak masyarakat menengah ke bawah semakin sulit.
"Saya kira munculnya permasalahan sosial yang dipicu oleh persoalan ekonomi ini, sudah diprediksi oleh beberapa ahli ekonomi dan sosial sejak 10 tahun yang lalu. Akar permasalahannya saya kira dari kebijakan pemerintahan," kata Nia saat dihubungi, Jumat (14/3).
Kebijakan pemerintah yang sebelumnya yang amat minim berpihak kepada kepentingan masyarakat menengah ke bawah atau wong cilik. Sehingga membuat banyak orang nekat melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Wong Cilik hanya dijadikan lip service ketika menjelang pemilihan presiden atau kepala daerah saja. Jadi saya kira angka kriminalitas dan persoalan sosial lainnya yang saat ini tendensinya semakin meningkat, merupakan 'buah' dari kebijakan pemerintah sebelumnya," ungkapnya.
Ia juga melihat banyaknya unjuk rasa yang terjadi belakangan merupakan akumulasi dari kebijakan yang tidak tepat kepada masyarakat kecil.
"Sehingga jika muncul fenomena adili presiden sebelumnya, saya kira merupakan hasil dari refleksi masyarakat atas kesalahan mereka sebelumnya, memilih pemimpin yang tidak pro rakyat atau wong cilik tadi," pungkasnya. (Iam/M-3)
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Salah satu kebijakan tersebut adalah penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal sebagai IMB.
Dewi menilai PSN yang tidak pro rakyat tentu akan menyalahi konstitusi dan juga bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved