Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIOLOG Nia Elvina menjelaskan permasalahan sosial yang disebabkan faktor ekonomi sudah diprediksi oleh para ahli. Salah satu penyebab yang utama adalah karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kecil sehingga banyak masyarakat menengah ke bawah semakin sulit.
"Saya kira munculnya permasalahan sosial yang dipicu oleh persoalan ekonomi ini, sudah diprediksi oleh beberapa ahli ekonomi dan sosial sejak 10 tahun yang lalu. Akar permasalahannya saya kira dari kebijakan pemerintahan," kata Nia saat dihubungi, Jumat (14/3).
Kebijakan pemerintah yang sebelumnya yang amat minim berpihak kepada kepentingan masyarakat menengah ke bawah atau wong cilik. Sehingga membuat banyak orang nekat melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Wong Cilik hanya dijadikan lip service ketika menjelang pemilihan presiden atau kepala daerah saja. Jadi saya kira angka kriminalitas dan persoalan sosial lainnya yang saat ini tendensinya semakin meningkat, merupakan 'buah' dari kebijakan pemerintah sebelumnya," ungkapnya.
Ia juga melihat banyaknya unjuk rasa yang terjadi belakangan merupakan akumulasi dari kebijakan yang tidak tepat kepada masyarakat kecil.
"Sehingga jika muncul fenomena adili presiden sebelumnya, saya kira merupakan hasil dari refleksi masyarakat atas kesalahan mereka sebelumnya, memilih pemimpin yang tidak pro rakyat atau wong cilik tadi," pungkasnya. (Iam/M-3)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Salah satu kebijakan tersebut adalah penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal sebagai IMB.
Dewi menilai PSN yang tidak pro rakyat tentu akan menyalahi konstitusi dan juga bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved