Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SOSIOLOG Nia Elvina menjelaskan permasalahan sosial yang disebabkan faktor ekonomi sudah diprediksi oleh para ahli. Salah satu penyebab yang utama adalah karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kecil sehingga banyak masyarakat menengah ke bawah semakin sulit.
"Saya kira munculnya permasalahan sosial yang dipicu oleh persoalan ekonomi ini, sudah diprediksi oleh beberapa ahli ekonomi dan sosial sejak 10 tahun yang lalu. Akar permasalahannya saya kira dari kebijakan pemerintahan," kata Nia saat dihubungi, Jumat (14/3).
Kebijakan pemerintah yang sebelumnya yang amat minim berpihak kepada kepentingan masyarakat menengah ke bawah atau wong cilik. Sehingga membuat banyak orang nekat melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Wong Cilik hanya dijadikan lip service ketika menjelang pemilihan presiden atau kepala daerah saja. Jadi saya kira angka kriminalitas dan persoalan sosial lainnya yang saat ini tendensinya semakin meningkat, merupakan 'buah' dari kebijakan pemerintah sebelumnya," ungkapnya.
Ia juga melihat banyaknya unjuk rasa yang terjadi belakangan merupakan akumulasi dari kebijakan yang tidak tepat kepada masyarakat kecil.
"Sehingga jika muncul fenomena adili presiden sebelumnya, saya kira merupakan hasil dari refleksi masyarakat atas kesalahan mereka sebelumnya, memilih pemimpin yang tidak pro rakyat atau wong cilik tadi," pungkasnya. (Iam/M-3)
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) optimistis masih bisa terus bertumbuh meski terdapat tekanan politik dan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun global.
AKADEMISI dan pengamat kebijakan publik Undiknas Denpasar, I Nyoman Subanda, mengungkapkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik patut didahului dengan kajian
Salah satu kebijakan tersebut adalah penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal sebagai IMB.
Dewi menilai PSN yang tidak pro rakyat tentu akan menyalahi konstitusi dan juga bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved