Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, dari Fraksi Partai NasDem Dapil Kalimantan Tengah, Andina Narang, berpendapat bahwa penyiaran digital memiliki peran yang strategis dalam ketahanan nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komdigi, TVRI, RRI, dan Antara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (10/3).
"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah industri penyiaran secara signifikan," ujar Andina mengawali pernyataannya. "Masyarakat kini mengakses konten melalui berbagai platform digital, seperti layanan streaming, media sosial, dan penyiaran berbasis internet, di samping televisi dan radio konvensional," tambahnya.
Andina menekankan peran strategis infrastruktur penyiaran digital dalam konteks pertahanan nasional. "Penyiaran berada di persimpangan keamanan dan kesejahteraan nasional," tegasnya. "Infrastruktur penyiaran digital berperan krusial dalam menjaga keamanan informasi dan kedaulatan informasi negara."
Ia juga menyoroti perlunya regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. "Undang-Undang Penyiaran yang ada perlu ditinjau untuk mengakomodasi realitas multiplatform," katanya. "Regulasi yang tepat dan komprehensif akan menjamin keberagaman konten, mencegah penyebaran informasi yang salah, dan melindungi kebebasan berekspresi."
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan ANTARA di era digital. "LPP memiliki peran vital dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat integrasi nasional. Penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas siaran, dan adaptasi teknologi terkini sangat diperlukan agar LPP tetap relevan dan mampu bersaing," tuturnya.
Lebih lanjut, Andina menyampaikan keprihatinannya tentang potensi pemusatan kepemilikan media yang dapat mengancam keberagaman informasi. "Kita perlu memastikan persaingan yang sehat dan keberagaman pendapat di ruang publik. Regulasi yang tepat harus mencegah monopoli informasi dan memastikan akses masyarakat terhadap informasi yang beragam dan berkualitas," tutupnya. (H-3)
Penguatan pertahanan nasional selain berasal dari dukungan masyarakat sendiri juga membutuhkan sumber teknologi dari berbagai pihak.
DIREKTUR INSS Stepi Anriani menekankan pentingnya peran kajian strategis dalam menghadapi tantangan intelijen dan keamanan nasional di era digital.
BPJS Ketenagakerjaan berhasil meraih predikat Informatif pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
WAKIL Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyebut kesepakatan transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) ke Amerika Serikat (AS) harus mengikuti aturan UU PDP.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan tak ada tolok ukur yang spesifik dalam penilaian para calon dubes, namun indikator kecocokan dengan negara yang akan ditempati menjadi penilaian
Pemerintah telah memberikan pertimbangan matang dan kuat dalam mengusulkan nama-nama calon dubes tersebut.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang nikel Raja Ampat.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyoroti banyaknya jalur tikus di wilayah perbatasan yang belum diawasi secara optimal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved