Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengantisipasi keterlambatan distribusi dan penyaluran perlengkapan calon jemaah haji 2025. Pasalnya, proses distribusi terbentur keterbatasan waktu sehingga perlu dioptimalkan penyaluran perlengkapan secara merata ke seluruh Indonesia.
"Perlengkapan baru tersedia H-3 sebelum pemberangkatan Jemaah. H-3 itu mepet sekali. Bagaimana cara penyalurannya?" tanya Sri Wulan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan) itu mengingatkan, peristiwa keterlambatan distribusi perlengkapan calon jemaah haji tahun hendaknya tidak terulang.
Tahun lalu, kata dia, ada jemaah yang datang ke embarkasi tanpa koper atau tas resmi, sehingga terpaksa membawa barang dalam bungkusan plastik.
"Jangan sampai kayak tahun lalu, ada jemaah yang ke embarkasi tidak punya tas atau koper. Ditenteng pakai plastik. Ini kan sangat enggak enak dengarnya," tegas dia.
Bahkan, Sri Wulan membagikan pengalaman pribadinya saat menerima keluhan dari jemaah yang kehabisan koper.
"Ada juga yang telepon saya, 'Bu, ada koper yang bisa saya pakai enggak?" Oleh sebab itu, tolong dijadikan perhatian, karena H-3 rasanya tidak cukup waktu," katanya.
Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang sistem distribusi agar perlengkapan dapat diterima jemaah tepat waktu, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil.
"Kalau H-3 baru lengkap, bagaimana mendistribusikan secara nasional? Jemaah kita ada di mana-mana, belum tentu tempatnya terjangkau," tandasnya. (RO/I-2)
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Meski begitu, Melissa berharap semua hak kliennya dipenuhi, meski sudah menjadi tersangka. Salah satunya yaitu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved