Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengantisipasi keterlambatan distribusi dan penyaluran perlengkapan calon jemaah haji 2025. Pasalnya, proses distribusi terbentur keterbatasan waktu sehingga perlu dioptimalkan penyaluran perlengkapan secara merata ke seluruh Indonesia.
"Perlengkapan baru tersedia H-3 sebelum pemberangkatan Jemaah. H-3 itu mepet sekali. Bagaimana cara penyalurannya?" tanya Sri Wulan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan) itu mengingatkan, peristiwa keterlambatan distribusi perlengkapan calon jemaah haji tahun hendaknya tidak terulang.
Tahun lalu, kata dia, ada jemaah yang datang ke embarkasi tanpa koper atau tas resmi, sehingga terpaksa membawa barang dalam bungkusan plastik.
"Jangan sampai kayak tahun lalu, ada jemaah yang ke embarkasi tidak punya tas atau koper. Ditenteng pakai plastik. Ini kan sangat enggak enak dengarnya," tegas dia.
Bahkan, Sri Wulan membagikan pengalaman pribadinya saat menerima keluhan dari jemaah yang kehabisan koper.
"Ada juga yang telepon saya, 'Bu, ada koper yang bisa saya pakai enggak?" Oleh sebab itu, tolong dijadikan perhatian, karena H-3 rasanya tidak cukup waktu," katanya.
Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang sistem distribusi agar perlengkapan dapat diterima jemaah tepat waktu, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil.
"Kalau H-3 baru lengkap, bagaimana mendistribusikan secara nasional? Jemaah kita ada di mana-mana, belum tentu tempatnya terjangkau," tandasnya. (RO/I-2)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
SIMULASI Al-Qur’an bahasa isyarat Indonesia menarik perhatian pengunjung Paviliun Indonesia pada ajang Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 di Kairo, Mesir.
Terkait rekrutmen guru non-ASN, Kamaruddin menekankan pentingnya koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nasaruddin meminta BMBPSDM untuk lebih peka terhadap dinamika sosial-keagamaan, mulai dari isu ekonomi umat hingga ketahanan keluarga.
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved