Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
USAI kepulangan para sineas Indonesia dari International Film Festival Rotterdam (IFFR) 2025, yang berlangsung pada 30 Januari – 9 Februari 2025 di Rotterdam, Belanda, Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmen terhadap penguatan ekosistem perfilman Indonesia menjadi salah satu prioritas.
Keikutsertaan sineas Indonesia di IFFR tahun ini didukung oleh Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (PPPK), Kementerian Kebudayaan. Beberapa film dan sineas yang mendapatkan pengakuan dalam festival ini antara lain Four Seasons in Java (sutradara: Kamila Andini) – yang memenangkan VIPO Award, Midnight in Bali (sutradara: Razka Robby Ertanto), Gowok Kamasutra Jawa (sutradara: Hanung Bramantyo) This City is a Battlefield/Perang Kota (sutradara: Mouly Surya), Whispers in the Dabbas (sutradara: Garin Nugroho) dan Sehidup Semati (sutradara: Upi). Selain itu, terdapat juga film Bachtiar yang diproduksi oleh Forum Lenteng dan Milisifilm Collective, yang terseleksi dalam Cinema Regained Program.
Di tengah kabar baik perfilman Indonesia, ada kekhawatiran yang juga menjadi kewaspadaan. Salah satunya keberlanjutan program Dana Indonesiana yang dicanangkan sejak periode pemerintahan sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan kementeriannya akan tetap mempertahankan dana dukungan Dana Indonesiana.
“Dana Indonesiana masih ada dan ingin inklusif, ingin diperbesar. Bisa diakses oleh seniman dan budayawan dari berbagai sektor. Kami buka secara lebih luas lagi termasuk dukungan-dukungan untuk misalnya matching fund untuk film, manajemen talenta, atau untuk kegiatan-kegiatan lain,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam taklimat media di Gedung A Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Kamis, (20/2).
“Selama ini, tadinya travel grant tidak di Dana Indonesiana, sekarang akan kami berikan dukungan, berikan jalan, dan koordinasi jika ada public private partnership. Dana Indonesiana masih terbuka dan inklusif dan diluaskan lagi penyerapannya. Dan terbuka, mudah tapi tetap dengan akuntabilitas dan transparansi,” lanjutnya. (M-3)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved