Ratusan Dosen Lakukan Aksi Damai di Depan Istana, Sampaikan Dua Tuntutan Tunjangan Kinerja

RATUSAN dosen aparatur sipil negara (ASN) yang tergabung dengan Aliansi Dosen ASN Kemendikti-Saintek Seluruh Indonesia (Adiksi) menggelar aksi damai di sekitar Patung Kuda, depan Istana Negara, Jakarta, Senin (3/2). Mereka datang dari berbagai daerah dengan setelan baju putih, mereka menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin) yang tak kunjung dibayarkan sejak 2020.

 

Koordinator Pejuang Tukin Dosen ASN Kemendikti-Saintek, Fatimah, menyampaikan ada dua tuntutan dalam aksi kali ini. Pertama, para dosen ASN meminta tukin dosen dibayarkan sejak 2020-2024.

Baca juga : Aliansi Dosen Demo di Patung Kuda Tuntut Pembayaran Tukin

 

"Aturannya lengkap dari undang-undang, perpres, aturan menteri hak kita tidak dikucurkan. Lima tahun era menteri Nadiem Makarim tidak membayarkan hak tukin dosen," ujarnya saat ditemui di lokasi aksi.

 

Baca juga : Komisi X DPR Buka Ruang Dialog dengan Dosen terkait Tukin

Kedua, dosen ASN meminta tukin untuk anggaran 2025 dibayarkan untuk seluruh ASN dosen Kemendikti-Saintek tanpa kecuali.

 

"(Dosen di universitas) BLU, Satker, PTN-BH, dosen yang mengabdikan dirinya pada perguruan tinggi swasta yang ASN, juga semuanya harus dibayarkan. Jangan ada pengecualian. Itu yang kami minta, agar tukin ini diberikan berkeadilan," paparnya.

Baca juga : Kenapa Tukin Dosen 2020-2024 tak Bisa Cair? Ini Fakta dan Alasannya

 

Fatimah menyebut pihaknya kecewa karena sejak disahkannya Undang-undang ASN 11 tahun lalu. Dosen ASN, kata dia, tidak pernah kebagian tukin. Padahal ASN lain menerima tukin.

 

Baca juga : Tolak Penghapusan Tukin, Puluhan Dosen Bali Nusa Tenggara Tulis Surat Terbuka ke Presiden Prabowo Subianto

"Kami tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberi tahu ada hak kami. Baru beberapa bulan ini kami mengetahuinya dan kami kecewa karena hak kami dikebiri. Ternyata hanya dosen ASN Kemendikti-Saintek saja. Sedangkan dosen di kementerian lainnya dapat tukin bahkan sejak 2012," tuturnya.

 

Menurutnya kondisi ini memprihatinkan. Ia mengatakan ASN lain bisa mendapat tukin yang nilainya sampai 4 kali lipat gaji pokok, sementara penghasilan para dosen ada yang di bawah UMR.

 

Fatimah menyebut para dosen ini seharusnya menerima tukin dengan kisaran Rp5 juta sampai Rp19 juta.

 

"Gaji pokok kami sekitar Rp3 juta. Jauh sekali hak kami ini selisihnya dibandingkan dosen kementerian lainnya. Saya hitung selama 5 tahun hak tukin dosen (yang seharusnya didapat) dari Rp300 juta sampai Rp1 miliar (per orang)," jelasnya.

 

Ia pun menanggapi anggaran tukin 2025 yang telah disetujui Kementerian Keuangan sebesar Rp2,5 triliun. Menurutnya itu tidak cukup untuk membayar tukin seluruh dosen ASN

 

"Tidak adil bagi semua dosen. Masih banyak dosen yang remunerasinya sangat tidak layak, Rp300 ribu per bulan, padahal tukin paling rendah Rp5 juta. Kami meminta keadilan kepada Pak Presiden, anggaran yang diperlukan sekitar Rp8 triliun," pungkasnya.(H-3)