Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSES layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil atau pedalaman di Indonesia, sering kali terbatas. Pemerintah melalui program seperti dokter keluarga dan Puskesmas keliling berusaha untuk menjangkau wilayah-wilayah ini, namun hal ini tentu saja membutuhkan alat kesehatan berteknologi tinggi.
Untuk itu, guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di Indonesia, perusahaan terdepan dalam solusi kesehatan dan teknologi medis PT Wellesta CPI mengumumkan peluncuran produk terbaru mereka, Butterfly IQ+.
Produk ultrasound portable ini mengusung teknologi Point-Of-Care Ultrasound (POCUS) yang canggih dan dirancang untuk memberikan kemudahan serta efektivitas dalam diagnosis medis.
"Peluncuran Butterfly IQ+ di Indonesia adalah langkah penting dalam misi kami untuk menghadirkan teknologi medis berkualitas tinggi yang terjangkau dan mudah diakses," ujar Country Group Head PT Wellesta CPI, Hanadi Setiarto dilansir dari keterangan resmi, Senin (27/1).
Hanadi menambahkan pihaknya percaya bahwa produk ini akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan di seluruh negeri. Pada acara yang dihadiri para dokter, tenaga kesehatan dan jajaran Kementerian Kesehatan ini, Hanadi mengatakan Butterfly IQ+ juga dilengkapi dengan aplikasi yang intuitif dan ramah pengguna, memungkinkan para dokter dan tenaga medis untuk mendapatkan hasil yang cepat dan akurat dengan metode non-invasif.
Produk ini telah didukung oleh berbagai penelitian dan uji klinis yang membuktikan keandalannya dalam berbagai kondisi medis.
“Dengan ketepatan ini, Butterfly IQ+ dapat mengefisiensikan biaya tindakan, misalnya biaya pemasangan jarum infus, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, terutama saat penanganan pasien dengan kebutuhan medis mendesak seperti penanganan pasien di dalam ambulans, layanan kesehatan keliling dan instalasi gawat darurat (IGD),” pungkasnya. (H-2)
Hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tidak boleh terhenti meskipun terjadi penyesuaian data kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat.
KOLABORASI lintas negara dalam hal peningkatan layanan kesehatan dinilai sebagai hal yang penting untuk mendukung ekosistem kesehatan global.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan tetap dapat layanan BPJS Kesehatan gratis selama 3 bulan, sambil menunggu proses reaktivasi dari Kemensos.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan sebanyak 270.000 peserta PBI BPJS Kesehatan di Jakarta yang terdampak pemutakhiran data akan tetap mendapatkan layanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved