Lindungi Anak, Akademisi UGM Kembali Ingatkan Pentingnya Literasi Digital kepada Anak

KEMNTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia menyatakan akan merancang kebijakan mengenai perlindungan anak-anak di ruang digital. Inisiasi tersebut didasarkan pada perintah Presiden Prabowo agar lebih memperhatikan konsumsi digital masyarakat, khususnya kelompok anak-anak di bawah umur. 

Peneliti Center for Digital Society (CfDS), Universitas Gadjah Mada, Hafiz Noer mengatakan pemerintah perlu menentukan metode dan sasaran seperti apa yang ingin diambil dalam kebijakan terkait akses konten digital, terutama bagi anak-anak.

"Perlindungan anak-anak di ruang digital bisa dimulai dengan peningkatan literasi digital dan kecakapan digital," terang dia.

Baca juga : Pakar UGM Soroti Pentingnya Perlindungan Anak di Ruang Digital

Mata pelajaran literasi digital sempat diusulkan agar dimasukkan dalam kurikulum merdeka. Jenis pelajaran ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

"Sayangnya, pada  akhirnya pembelajaran literasi digital tidak dimasukan sebagai mata pelajaran utama, melainkan hanya sebagai bimbingan belajar," terang dia, Sabtu (18/1).

Siswa seharunya tidak hanya cakap dalam menggunakan perangkat digital, seperti Word ataupun coding. Namun, siswa jauh lebih penting mempelajari etiket dan netiket berdigital lewat pelajaran literasi digital.

Baca juga : Siapkan Siswa Hadapi Era Kompetisi Global

Denngan literasi digital, masyarakat bisa lebih selektif dan bijak di ruang digital. "Literasi digital seharusnya menjadi prioritas dengan memposisikan masyarakat sebagai pengguna," terang dia.

Ia juga berpendapat, pemerintah sebaiknya menelaah kebijakan-kebijakan perusahaan penyedia platform digital seperti X, Meta, YouTube, TikTok, dan lainnya. Beberapa platform media sosial telah mengembangkan arahan conten  untuk menyaring informasi. Misalnya, X memiliki fitur community notes yang memungkinkan pengguna menambahkan catatan atau melabeli konten misinformasi.

Dampak digitalisasi ini tidak hanya bagi anak-anak saja, namun juga orang tua dan lansia. "Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan bagi seluruh lapisan masyarakat," terang dia. (H-2)