Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak pernah meminta bantuan dari organisasi masyarakat (ormas) manapun. Khususnya dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas, BGN, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 Desember 2024.
Iwan menegaskan jika ada ormas yang mengaku perwakil BGN, dipastikan berpotensi penipuan. Ia pun mengaku prihatin adanya ormas yang mengklaim mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI).
"Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan," tegasnya.
Oleh karenanya, BGN memastikan akan bersikap tegas terhadap persoalan ini. BGN akan membawa ke ranah hukum.
"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," terangnya.
(Z-9)
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
BGN menegaskan bahwa intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (Kelompok B3) menjadi prioritas utama MBG selama periode akhir tahun 2025.
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah IKN berjalan lancar, memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah serta meningkatkan kualitas kesehatan dan SDM menuju Indonesia Emas 2045.
Pengamat komunikasi Emrus Sihombing menilai Badan Gizi Nasional menunjukkan sikap positif dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.
DI tengah riuh dunia yang bergerak semakin cepat, ketika teknologi mengatur ritme zaman dan modal mengalir melampaui batas-batas negara, Indonesia menenangkan diri sejenak.
Gubernur Kalsel Muhidin mendorong perluasan Program Makan Bergizi Gratis hingga 13 kabupaten/kota dan menekankan penguatan pengawasan keamanan pangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved