Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENELITI Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Puji Hastuti memberi gagasan risetnya bagaimana menyelaraskan dinamika kependudukan dengan tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Dari hasil risetnya itu, Puji merekomendasikan kebijakan penduduk dan lingkungan yang berkeadilan dengan menerapkan model mitigasi berbasis komunitas, dalam kaitannya untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Caranya dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal dan etno-demografi dalam strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” kata Puji.
Puji menjelaskan redistribusi hutan dan lahan secara adil untuk mendukung masyarakat adat dan petani kecil. Sekaligus, menjaga keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim.
“Caranya dengan melibatkan penduduk lokal dalam perencanaan dan implementasi restorasi ekosistem berbasis keadilan, khususnya di lahan gambut dan kawasan hutan,” tambah dia.
Cara lainnya dengan mengelola sumber daya air secara terpadu dengan memastikan distribusi penduduk, kebutuhan air rumah tangga, pertanian, dan industri secara adil. Juga, meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mempromosikan agroforestri sebagai solusi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, serta mengatasi tantangan kependudukan seperti urbanisasi dan migrasi.
Metode tersebut melibatkan masyarakat dalam melestarikan spesies kunci dan mengelola kawasan penyangga yang mendukung keseimbangan ekologi dan kebutuhan populasi. Misinya juga untuk melindungi hak masyarakat adat/penduduk marjinal dalam pengelolaan sumber daya alam dan mendorong keterlibatan penduduk marjinal dalam pengambilan keputusan.
Dalam prosesnya, ujar Puji, diprioritaskan kelompok rentan termasuk perempuan, dalam strategi ketahanan iklim berbasis komunitas lokal.
“Yang menjadi refleksi diri adalah hasil riset mengenai penduduk dan lingkungan harus berfokus pada solusi nyata terhadap permasalahan mendesak. Permasalahan tersebut seperti deforestasi, polusi, dan ketimpangan sosial ekonomi yang dialami penduduk marjinal,” urai Puji.
Penggunaan dana riset BRIN, lanjutnya, dapat dianggap efektif dan efisien jika memenuhi kebutuhan mitra strategis secara jelas, rinci, dan spesifik, yang mendukung kebijakan berbasis bukti ilmiah (scientific evidence-based policy) untuk kemajuan pembangunan secara keseluruhan.
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Syarifah Aini Dalimunthe menjelaskan dampak sosial bencana bagi individu dan komunitas sebagai hasil riset Kelompok Riset Studi Penduduk Dan Bencana.
Syarifah menyebut, ada dua faktor yang mempercepat dan memperburuk kerugian akibat bencana.
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Kedua, perubahan iklim yang mendorong terjadinya dan jatuhnya korban, baik secara ekonomi maupun dari sisi penduduk yang semakin besar.
“Di seluruh dunia polanya sama. Wilayah-wilayah pesisir terkonsentrasi oleh penduduk. Padahal secara geologis, seharusnya tidak ditinggali oleh penduduk yang sangat besar, apalagi tidak semua siap menghadapi bencana,” tutur Syarifah.
Dia memaparkan Indonesia menduduki peringkat kedua wilayah paling berisiko terhadap bencana. Ini dari semua jenis bencana baik geologi maupun hidrologi menimpa Indonesia.
BNPB mencatat, pada 2024, ada 1800 bencana yang terjadi di Indonesia. Itupun bencana yang terjadi berulang, mulai dari banjir, gempa bumi, longsor, dan tsunami.
“Bencana bisa diantisipasi dengan kesiapan baik di tingkat individu maupun komunitas, bahkan dari tingkat kebijakan,” tandasnya. (Z-9)
KEBAKARAN lahan melanda dua gampong (desa) di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Total lahan yang terbakar sejak sepekan terakhir seluas 12 hektare.
Di musim kemarun ini, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak membuka kebun dengan cara membakar hutan dan lahan.
PROSES pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 30 hektare (Ha) di lahan gambut Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, terus berlanjut.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Karhutla di Desa Karya Indah saat ini luarnya sudah di atas 10 hektare (Ha). Sedangkan kebakaran di Desa Bencah Kesuma Hutan Lindung Suligi sudah di atas 40 ha.
Pemprov Riau mendapatkan bantuan berupa satu unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
Agustan Saining mengatakan persemaian ini dibangun oleh Pemprov Kalteng melalui Dinas Kehutanan
Berdasarkan data BMKG pada periode Januari hingga akhir Mei 2025, terdeteksi 28 titik api kategori rendah, 529 titik api kategori sedang dan 1 titik api kategori besar.
SATUAN Tugas (Satgas) BPBD Kota Pekanbaru, dikerahkan untuk memadamkan karhutla yang membakar lahan kosong di Jalan Nelayan, Kecamatan Rumbai, Senin (5/5).
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Nasional Tahun 2025.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Riau menjadi salah satu provinsi prioritas darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan Jambore Karhutla Riau 2025 di Bumi Perkemahan Tahura Sultan Syarif Hasyim, Siak, pada Jumat (25/4).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved