Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DALAM rangka mengimplementasi dan menguatkan konsep moderasi beragama kepada masyarakat, Majalah Risalah LTN PBNU dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI menggelar workshop dengan tema 'Penguatan Moderasi Beragama untuk Masyarakat' di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Jakarta Pusat pada Selasa (10/12)
Hadir sebagai narasumber yang kompeten dan pakar dalam bidang moderasi beragama, antara lain, Ketua Majelis Tinggi Konghuchu Indonesia (Matakin) DKI Jakarta, Ws. Liliany Liem Lontoh; Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU, KH Nurul Badruttamam; Kasubdit Pengembangan Akademik Dirjen Pendis Kemenag RI, Dr Imam Bukhori; dan diikuti 200 peserta dari berbagai unsur yakni mahasiswa, masyarakat dan tokoh lintas agama.
Workshop dibuka Ketua Lembaga Ta’lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU) H Ishaq Zubaedi Raqib setelah bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya dan Mars NU Ya Lal Wathan.
Ishaq Zubaedi mengatakan, bahwa kehidupan beragama yang moderat menjadi pilar penting untuk pembangunan bangsa dan negara. “Moderasi beragama mejadi salah satu indikator penting, bahwa pembangunan di Republik kita ini berjalan memenuhi unsur-unsur dari sejumlah kebutuhan bangsa Indonesia,” jelas Staf Khusus Kemensos RI ini.
Menurutnya,moderasi beragama juga menjadi kunci penting terciptanya harmoni sosial yang dapat menjadi indikator pembangunan yang sudah tercapai. “Moderasi ini lebih ditekankan pada masalah-masalah kehidupan beragama yang moderat ditengah-tengah kita, jika harmoni sosial terbentuk maka salah satu prasyarat untuk melanjutkan pembangunan itu sudah tercapai,” terangnya.
Ishaq Zubaedi memaparkan bahwa moderasi agama merupakan program prioritas sejak pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo sejak terbitnya Peraturan Presiden (PerPres) No 58 tahun 2023. Dengan adanya Perpres tersebut, menjelaskan bahwa pelaksanaan moderasi beragama saat ini jauh lebih terukur, terstandar, dan mudah untuk memberikan capaian-capain yang sudah dilakukan.
Amalkan ajaran agama
Sementara itu, mengawali workshop, Ketua Matakin DKI Jakarta Ws. Liliany Liem Lontoh mengatakan bahwa moderasi beragama adalah mengutamakan keseimbangan dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran agama.
"Moderasi beragama adalah proses untuk memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama dengan berimbang," ujar sosok yang akrab disapa Lily tersebut.
Menurutnya, bahwa salah satu pilar penting dalam beragama secara moderat adalah rasa toleransi. Berangkat dari toleransi, umat agama manapun dapat mengambil ajaran-ajaran baik dari agamanya sendiri atau pun nilai dari agama lain. "Dengan bersikap moderat, saat kita mempelajari agama yang lain tidak membuat iman kita goyah," tegasnya.
Selaras dengan Lily, dua pilar tambahan selain toleransi dalam moderasi beragama juga diungkapkan oleh Sekretaris LD PBNU Kiai Nurul, yakni kedamaian dan keadilan. Menurutnya, bahwa pilar-pilar moderasi tersebut, perlu diimplementasikan secara nyata dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bermedia sosial.
Menurut Kiai Nurul, dalam pengembangan moderasi beragama perlu diiringi dengan penguatan literasi digital. "Literasi digital itu penting untuk menebar pesan damai dan menjaga harmoni antarumat beragama," ujarnya.
Sementara itu, Kasubdit Pengembangan Akademik Dirjen Pendis Kemenag RI, Dr Imam Bukhori menyampaikan bahwa toleransi menjadi faktor perbedaan dalam praktik beragama secara pribadi dan praktik beragama yang terkait dengan kepentingan orang banyak.
"Praktik beragama dalam kehidupan bersama harus mementingkan kepentingan bersama," tuturnya.
Sedangkan dalam praktik beragama, secara pribadi bisa dilakukan dengan prinsip setiap individu. ”Toleransi dalam moderasi beragama menjadi prinsip berbagai keyakinan untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan sudut pandang yang berimbang,” pungkasnya. (S-1)
BPIP dan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menggelar diskusi bertajuk “Aktualisasi Nilai Ketuhanan dan Kebangsaan dalam Menjaga Moderasi Beragama di Indonesia”. Edukasi Pancasila
Toleransi, katanya, adalah kata yang paling sering terdengar tapi terkadang bisa berbalik menjadi penyebab tindakan-tindakan intoleran.
Kementerian Agama menggagas Gerakan Ekoteologi, yaitu pendekatan keagamaan yang mendorong kepedulian lingkungan berbasis nilai-nilai spiritual.
Fondasi dari moderasi beragama yang kokoh tak hanya bertumpu pada edukasi atau pendekatan budaya semata, tetapi juga sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Dengan memahami makna semboyan bangsa tersebut maka akan muncul cinta, toleransi, dan kelembutan perlu dimiliki oleh setiap orang yang beragama.
Wasathiyah sejatinya mengantarkan manusia ke kehidupan yang sukses dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.
LANGKAH sejumlah negara seperti Prancis dan Inggris yang mulai menunjukkan keseriusan untuk mengakui Palestina dinilai sebagai perkembangan penting.
PBNU kenang Suryadharma Ali sebagai tokoh yang berperan dalam kemajuan pesantren.
PBNU berkomitmen membantu menyediakan dan mengelola dapur umum demi kelancaran program MBG
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengatakan pemerintah mempunyai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang belum berjalan dengan baik.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan pembubaran dan perusakan rumah doa atau tempat ibadah kembali terjadi. Terbaru pembubaran rumah doa yang terjadi di Padang.
KOPRI Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyelenggarakan Bedah Buku berjudul Mengarungi Jejak Merajut Asa, 75 Tahun Indonesia-Tiongkok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved