Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANAJEMEN konflik berbasis sekolah harus mampu diwujudkan sebagai bagian upaya menekan angka kasus kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman bagi generasi penerus bangsa.
"Perlu ada upaya yang segera untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan agar mampu mengelola dan menangani konflik yang terjadi di sekolah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat menjadi narasumber pada acara Youth Dialogue Studio: Inspiring Real-World Applications of Change through Theory U yang diselenggarakan United in Diversity (UID) secara daring, Sabtu (7/12).
Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, sepanjang Januari hingga September 2024, terdapat 36 kasus kekerasan di satuan pendidikan dengan total korban mencapai 144 peserta didik.
Sementara itu Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mencatat angka yang lebih tinggi, yakni 293 kasus kekerasan di sekolah dengan kekerasan seksual sebagai jenis yang paling banyak dilaporkan.
Menurut Lestari, berbagai konflik yang terjadi di sekolah harus segera diatasi dengan membangun manajemen konflik yang dikelola oleh para SDM pendidik, agar tidak ada lagi generasi penerus bangsa yang menjadi korban kekerasan sebagai dampak dari konflik yang tidak mampu diatasi di sekolah.
Pada kesempatan itu, Rerie, sapaan akrab Lestari berbagi pengalaman kepada para peserta bagaimana membangun institusi pendidikan sejak 2005 di lingkungan yang rawan konflik pasca-tsunami dan berakhirnya perpecahan antar kelompok di Aceh.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat pemanfaatan Teori U sangat powerful dalam membangun dan mengelola sistem komunikasi di tengah beragam potensi konflik yang ada saat membangun sekolah.
Dengan menerapkan tahapan Teori U (co-initiating, co-sensing, presencing, co-creating, dan co-evolving) dalam membangun dan mengelola sekolah, Rerie mengungkapkan, para pengelola sekolah Sukma Bangsa di Aceh mampu mengantarkan sekolah tersebut dari sekolah yang rawan konflik menjadi sekolah yang mampu melahirkan lulusan yang berprestasi hingga tingkat internasional.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, SDM pendidik harus dibekali kemampuan untuk mengelola konflik di lingkungan sekolah, sehingga konflik bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kerusakan.
Dengan rendahnya potensi konflik yang terjadi di sekolah, Rerie sangat berharap, proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan aman dan menyenangkan bagi para peserta didik, sehingga sistem pendidikan nasional mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan. (P-5)
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
LANGKAH pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan, demi mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani keseharian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam pengembangan energi panas bumi di PLTP Gunung Salak.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved