Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MANAJEMEN konflik berbasis sekolah harus mampu diwujudkan sebagai bagian upaya menekan angka kasus kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman bagi generasi penerus bangsa.
"Perlu ada upaya yang segera untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan agar mampu mengelola dan menangani konflik yang terjadi di sekolah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat menjadi narasumber pada acara Youth Dialogue Studio: Inspiring Real-World Applications of Change through Theory U yang diselenggarakan United in Diversity (UID) secara daring, Sabtu (7/12).
Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, sepanjang Januari hingga September 2024, terdapat 36 kasus kekerasan di satuan pendidikan dengan total korban mencapai 144 peserta didik.
Sementara itu Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mencatat angka yang lebih tinggi, yakni 293 kasus kekerasan di sekolah dengan kekerasan seksual sebagai jenis yang paling banyak dilaporkan.
Menurut Lestari, berbagai konflik yang terjadi di sekolah harus segera diatasi dengan membangun manajemen konflik yang dikelola oleh para SDM pendidik, agar tidak ada lagi generasi penerus bangsa yang menjadi korban kekerasan sebagai dampak dari konflik yang tidak mampu diatasi di sekolah.
Pada kesempatan itu, Rerie, sapaan akrab Lestari berbagi pengalaman kepada para peserta bagaimana membangun institusi pendidikan sejak 2005 di lingkungan yang rawan konflik pasca-tsunami dan berakhirnya perpecahan antar kelompok di Aceh.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat pemanfaatan Teori U sangat powerful dalam membangun dan mengelola sistem komunikasi di tengah beragam potensi konflik yang ada saat membangun sekolah.
Dengan menerapkan tahapan Teori U (co-initiating, co-sensing, presencing, co-creating, dan co-evolving) dalam membangun dan mengelola sekolah, Rerie mengungkapkan, para pengelola sekolah Sukma Bangsa di Aceh mampu mengantarkan sekolah tersebut dari sekolah yang rawan konflik menjadi sekolah yang mampu melahirkan lulusan yang berprestasi hingga tingkat internasional.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, SDM pendidik harus dibekali kemampuan untuk mengelola konflik di lingkungan sekolah, sehingga konflik bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kerusakan.
Dengan rendahnya potensi konflik yang terjadi di sekolah, Rerie sangat berharap, proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan aman dan menyenangkan bagi para peserta didik, sehingga sistem pendidikan nasional mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan. (P-5)
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved