Di Keraton Yogyakarta, Ketua DPD RI Janjikan Parlemen yang Kolaboratif, Efektif, dan Inklusi

RAPAT Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPD RI 2024-2029 digelar di DIY. Dalam agenda Sabtu (23/11) malam, para pimpinan dan anggota DPD RI hadir di Pagelaran Keraton Yogyakarta guna menyaksikan pertunjukan Yogyakarta Royal Orchestra (YRO).

"Malam ini mari kita nikmati (YRO) dengan menggabungkan antara logika, etika, dan estetika. Kita nikmati sebagai rasa syukur bahwa parlemen yang kami janjikan, parlemen yang kami tawarkan, akan menjadi parlemen yang kolaboratif, efektif, dan inklusi," terang Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menyampaikan sambutan.

Sultan berjanji, DPD RI periode ini akan bekerja sekuat dan sekeras yang mereka bisa lakukan. Dengan kolaborasi, efektivitas, cara kerja inovatif dan inklusif, kinerja DPD RI bisa lebih kuat dan sesuai yang diharapkan.

Baca juga : Sultan Najamudin Terpilih Sebagai Ketua DPD RI 2024-2029

Dalam kesempatan itu,, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan sambutan terkait pagelaran tersebut. "Ini bagian dari syukuran atas terbentuknya struktur organisasi DPD RI 2024-2029," terang Sri Sultan.

Sri Sultan lalu menyampaikan, sekelumit tentang bangunan Pagelaran Keraton Yogyakarta yang menjadi tempat pertunjukan YRO tersebut. Sri Sultan mengatakan, Pagelaran Kraton Yogyakarta yang merupakan bangunan terbuka diharapkan memancarkan inspirasi dalam setiap pengabdian DPD RI kepada lbu Pertiwi.

"Bangunan ini memancarkan aura yang berakar pada kearifan lokal, namun tetap berpadu dengan pengaruh adaptif yang universal. Sedangkan fasad selatan menampilkan bentuk lengkungan yang melambangkan kekuatan sekaligus kelenturan," terang Sri Sultan.

Baca juga : Sultan Najamudin Diminta Maksimalkan Peran DPD untuk Kepentingan Daerah

Pembangunan Pagelaran dilakukan pada 1934, era kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Pagelaran bukan hanya sekedar bangunan, jelas Sri Sultan, melainkan sebuah monumen peradaban yang menyuarakan nilai-nilai budaya dan filosofi Jawa.

Perkuat DPD RI

Malam sebelumnya, di Yogyakarta, Sultan B Najamudin mengatakan, RUU tentang MD3 atau RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD masuk dalam usulan RUU Prolegnas Prioritas 2025. Menurut dia, revisi tersebut momentum bagi DPD RI untuk memperkuat diri.

"Secara konstitusi, DPD RI harus diperkuat. Revisi RUU MD3 momentum memperkuat itu," terang dia saat membuka dialog bertajuk, Kolaborasi Inklusif untuk Mempercepat Pembangunan Daerah: DPD RI dalam Peran Strategis Menuju Indonesia Emas 2045 di Hotel Cavinton Yogyakarta,Jumat (22/11) malam.

Baca juga : La Nyalla dan Sultan Najamudin Cek-Cok di Tengah Pemilihan Ketua DPD

Ia menegaskan, DPD RI ke depan semakin penting. Salah satunya bukti nyatanya adalah masuknya empat RUU usulan DPD masuk Prolegnas Prioritas 2025, yaitu RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, ?RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah. ?RUU Masyarkat Hukum Adat, dan ?RUU Daerah Kepulauan.

Untuk itu, DPD RI perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media. "Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI" terang dia 

DPD RI, lanjut Sultan, membutuhkan dukungan yang kuat dalam hal pemberitaan, penyebarluasan informasi atas capaian kerja DPD kepada masyarakat luas. Pemberitaan yang dibutuhkan hari ini adalah pemberitaan yang cepat, berkualitas, validitas data tinggi dan menjangkau pembaca yang luas.

Baca juga : Ogah Jadi Ketua DPD, Komeng: Ini Gedung Rubuh 

"Kehadiran saya dalam forum ini sebagai komitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas bersama dengan rekan-rekan wartawan dan media dalam rangka diseminasi hasil-hasil kerja DPD RI kedepan," ucap Sultan 

Pimpinan DPD RI masa ini, sambungnya,  telah berkomitmen untuk membawa DPD RI sebagai lembaga parlemen yang kuat, berwibawa, inklusif dan kolaboratif. Sebagai tindak lanjut dari komitmen itu, Pimpinan DPD RI sepakat akan langsung gerak cepat dan gerak cerdas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang dimiliki.

"Ke depan pola komunikasi Parliament to Goverment akan semakin masif dilakukan DPD RI, baik dengan pemerintah daerah maupun pusat, membawa misi perjuangan aspirasi masyarakat dan daerah," papar Sultan. 

Senator asal Bengkulu ini juga menilai kegiatan informasi menjadi vital dalam era modern saat ini. Namun kecepatan arus informasi tentunya perlu dijaga kadar kualitas, segmentasi berita, narasi yang dibangun hingga visualisasi pemberitaan yang menarik. "Untuk memenuhi hal tersebut tentu dibutuhkan SDM yang kompeten dan up to date atas perkembangan dunia jurnalisme," pungkasnya.

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas menambahkan, media memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Insan pers merupakan mitra DPD RI dalam menyampaikan aspirasi dan perjuangan daerah kepada masyarakat luas. 

"Kami percaya, kerja sama yang inklusif antara DPD RI dan rekan-rekan wartawan akan menjadi kekuatan besar dalam mendorong percepatan pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama menjelang visi besar Indonesia Emas 2045," ucap GKR Hemas.

Senator asal Yogyakarta mengatakan, sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI terus berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah dan menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Namun, GKR Hemas menyadari DPD RI tidak dapat bekerja sendiri tanpa peran media. 

"Peran media dalam menyampaikan informasi secara akurat, kritis, dan konstruktif sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang kami perjuangkan di tingkat nasional sampai kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri," ucap GKR Hemas. (H-2)