Ketua DPD RI Resmikan Tugu Keadilan Ekologis, Sejalan dengan Asta Cita Lingkungan Hidup

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, meresmikan Tugu Keadilan Ekologis sekaligus menghadiri Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia yang berlangsung di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (20/9). 

Acara ini menjadi puncak dari Pekan Raya Lingkungan Hidup ke-14 yang diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama lebih dari 800 aktivis lingkungan dari seluruh Indonesia serta sejumlah perwakilan internasional.

Peresmian tugu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sultan B Najamudin bersama sejumlah tokoh daerah.

Baca juga : Ketua DPD: Asta Cita Harus Menyentuh Daerah 3T untuk Pemerataan

Dalam sambutannya berjudul For the Earth, For the Future, Sultan menegaskan bahwa Tugu Keadilan Ekologis bukan sekadar monumen, melainkan simbol perjuangan bangsa untuk menjaga martabat dan keberlanjutan alam. Ia menyoroti bahwa keadilan ekologis berarti memberi hak kepada sungai untuk mengalir tanpa polusi, hutan untuk tumbuh tanpa kebakaran, dan semua makhluk hidup untuk hidup berdampingan secara adil dan seimbang.

“Melalui Tugu Keadilan Ekologis, kita tegaskan bahwa perjuangan ekologis adalah perjuangan martabat bangsa. Ini bentuk kolaborasi rakyat, aktivis, dan negara,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima, Sabtu (20/9).

Sultan juga menyampaikan bahwa DPD RI telah mengusulkan dua RUU prioritas, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Keduanya diharapkan menjadi payung hukum dalam menghadapi ancaman krisis iklim sekaligus menjaga ruang hidup masyarakat adat.

Baca juga : Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pemangkasan Dana TKD dalam RAPBN 2026

Agenda ini sejalan dengan Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya Lingkungan Hidup Berkelanjutan. Dalam visi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan yang ramah lingkungan, mendorong ekonomi hijau, dan menjaga keanekaragaman hayati.

Sultan menegaskan bahwa arah perjuangan ekologis harus melibatkan negara, rakyat, dan masyarakat sipil secara bersama. “Demokrasi kita harus menjadi green democracy, mendengarkan suara rakyat sekaligus suara alam yang harus dijaga,” ujarnya.

Acara berlangsung meriah dengan karnaval budaya dari empat kabupaten di Pulau Sumba, diikuti ribuan warga. Puluhan penunggang kuda Sandelwood berbusana kain adat ikut meramaikan parade, disusul penanaman pohon cendana bersama Sultan dan tokoh masyarakat sebagai simbol pelestarian flora endemik.

Sebelum acara, Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015 ini juga berkunjung ke rumah adat Sumba, berdialog dengan ibu-ibu penenun, hingga membagikan buku untuk anak-anak sekolah. Kehadiran Ketua DPD RI yang juga pemimpin lembaga negara termuda itu disambut hangat masyarakat.

Menurut Sultan, 20 September harus menjadi pengingat bagi bangsa bahwa bumi adalah titipan yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik. Ia mengajak agar perjuangan ekologis tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi gerakan nasional. (P-4)