Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah banyaknya perusahaan media yang merumahkan atau melakukan pmutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya, para pekerja media didorong untuk bersatu membentuk serikat pekerja. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri dari perlakuan perusahaan yang semena-mena.
"Saya kira ini saatnya wartawan segera berserikat. Perilaku perusahaan media yang semena-mena semacam ini tidak akan terjadi bila karyawan berserikat, atau kalaupun terjadi setidaknya wartawan punya daya tawar yang kuat," kata peneliti dari lembaga pemantau media Remotivi Muhamad Heychael saat dihubungi, Kamis (31/10).
Menurut Heychael, meskipun saat ini industri media banyak menghadapi tantangan, namun keputusan merumahkan karyawan bukanlah hal yang adil bagi karyawan.
"Soal layoff ini menurut saya tidak adil pada karyawan. Setiap kali pendapatan berkurang, karyawan harus menanggung, sementara saat media untung kita tidak pernah mendengar dan tidak transparan, apalagi ada semacam bonus pada karyawan," ucap Heychael.
Ia pun menyatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 32 Tahun 2024 Tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas pun bukan jawaban dari tantangan yang dihadapi industri media saat ini. "Publisher right bukan solusi buat soal ini. Saya kira beda halnya," pungkas Heychael.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto menyatakan bahwa saat ini media mainstream menghadapi banyak tekanan. Selain bersaing dengan media lain, lawan yang kini harus dihadapi ialah influencer.
"Lawan barunya ini sebetulnya orang internet kita juga yaitu para influencer. Tempaan atau tekanan pada media mainstream makin berat dengan banyaknya influencer-influencer yang notabene ini generasi-generasi baru yang boleh dikatakan sangat santai, sangat informal, dan sangat mudah," kata dia.
Karenanya, dibutuhkan upaya bersama untuk menyelamatkan industri media dari berbagai masalah yang timbul di era digital saat ini. (Z-9)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Model bisnis industri media harus bersaing dengan banyaknya influencer dan model-model baru yang mungkin tidak memiliki entitas dan tidak menggunakan juga aturan seperti media.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved