Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan ada tiga pesan utama yang diharapkan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pedoman seluruh jajaran Kementerian Sosial dan pihak terkait dalam menjalankan tugas.
“Presiden menginginkan kita semua bekerja dengan tekad yang kokoh untuk tidak melakukan korupsi, bekerja dengan data, dan integrasi lintas sektoral, ” ungkapnya saat memberikan arahan pada momen upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di Kantor Kemensos Jakarta, Senin (28/10).
Menurut Gus Ipul, data jadi landasan sangat penting agar kita bisa bekerja dengan akurat. Apalagi, kata Gus Ipul, data kemiskinan sangat dinamis sehingga memerlukan pentingnya upaya pembaruan secara berkala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kemensos. Harapannya, DTKS dapat menjadi satu-satunya data rujukan resmi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
“Alhamdulillah, kita sudah memiliki DTKS. Ini yang harus menjadi rujukan tunggal oleh pemerintah, mengingat ada juga instansi lain yang memiliki data terkait untuk bidang tugas mereka masing-masing. Kami bersama Wakil Menteri Sosial, Pak Agus Jabo, berkomitmen dalam 100 hari ke depan untuk mencapai satu data kesejahteraan sosial,” lanjutnya.
Menurut Gus Ipul, DTKS menggunakan dua jalur pengumpulan data. Pertama, melalui jalur pemerintahan mulai dari tingkat desa/kelurahan melalui mekanisme musyawarah desa/musyawarah kelurahan. Kemudian diteruskan ke Bupati/Walikota untuk dilakukan validasi dan diusulkan ke Kemensos.
Selain melalui jalur pemerintahan, masyarakat juga diberi ruang untuk melakukan koreksi data melalui aplikasi yang telah dibuat Kemensos, yaitu Aplikasi Cek Bansos. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan atau membantah data yang tidak sesuai.
Gus Ipul juga menggarisbawahi pentingnya integrasi lintas sektor dalam bekerja. “Kita harus bekerja secara terintegrasi, baik antar Direktorat Jenderal maupun dengan kementerian dan lembaga lain. Tidak boleh ada ego sektoral, semua bagian harus memahami peran dan tanggung jawab satu sama lain,” tegasnya.
Dengan fokus pada data akurat, integrasi lintas sektor, dan komitmen antikorupsi, diharapkan dapat tercipta sistem kerja yang lebih terukur dan terencana, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. (H-3)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Sejak awal Presiden Prabowo memberikan penekanan agar pembangunan fasilitas inti pemerintahan di IKN dipercepat. Fokus utama diarahkan pada pembangunan gedung.
Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah koreksi, terutama terkait desain dan fungsi bangunan. Menurut Prasetyo, koreksi itu bersifat perbaikan untuk mendukung percepatan pembangunan.
Inisiatif pemerintah melalui Sekolah Rakyat ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dunia usaha dan praktisi pengembangan sumber daya manusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved