Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesi (Amphuri) berharap jika kepemerintahan Prabowo Subianto betul-betul membentuk kementerian khusus untuk haji dan umroh maka harus dipimpin oleh ahli atau profesional di bidangnya.
"Kami juga berharap siapapun akan mengambil posisi ini punya visi untuk memberikan peningkatan pelayanan, kepastian pelayanan, perlindungan jemaah kita di Arab Saudi. Kedua adalah punya visi yang jelas bagaimana mengembangkan menjadi sebuah ekosistem," kata Ketua Amphuri Firman M Noor di Jakarta Pusat, Kamis (10/10).
Menurutnya, haji dan umroh bukan hanya penyelenggaran tapi harus menjadi sebuah ekosistem. Ekosistem ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi jemaah yang berangkat.
"Tentu kami mengusulkan dari sektor profesional akan lebih baik untuk sebuah kementerian yang baru ini agar visinya lebih kuat untuk bagaimana penyelenggaran haji dan umrah ke depan lebih baik dan lebih manfaat bagi ekosistem haji dan ekonomi umat di Indonesia," jelasnya.
Selan itu, Amphuri mengusulkan agar terealisasinya amendemen UU 8/2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah dilakukan dengan segera, urgensi untuk itu dan mengarah kepada ekosistem haji dan umrah, bukan hanya penyelenggaran.
"Agar dari sektor pelayanan bisa kita bertanggung jawab dan kita tingkatkan dari sektor kepastian usaha bagi para penyelenggaran yang sudah memiliki izin juga punya kepastian keberlanjutan usaha dan pengembangan untuk usaha mereka yang tentu akan semakin menguatkan karena manfaat serapan tenaga kerja kemudian perputaran ekonomi dan sebagainya," uja dia.
Sebelumnya, telah berkembangnya isu akan dibentuknya kementerian haji dan umroh di susunan kepemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan begitu urusan haji dan umroh tidak lagi dibawah Kementerian Agama. (S-1)
Pembangunan fasilitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan.
BWA menawarkan kerja sama kepada Kemenag untuk pelatihan yang diberi title "Memilih dan Menata Sound System Masjid Tersertifikasi".
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Pelaku menjual tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, yang seharusnya dipakai untuk mempercepat antrean.
Nikah massal digelar sebagai salah satu upaya membantu masyarakat kurang mampu dan upaya menekan jumlah nikah siri yang tergolong banyak di Kalsel.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved