Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PERJALANAN transisi energi Indonesia mendapat dukungan dan sokongan dari banyak negara, salah satunya Jerman. Wakil Kepala Misi, Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste Thomas Graf mengatakan Jerman termasuk negara yang berkomitmen menyediakan pendanaan transisi energi dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP).
"Sejauh ini, Jerman telah memberikan kontribusi sekitar US$1 miliar untuk proyek di JETP, dan sekitar US$2,4 miliar untuk memperkuat sektor energi yang berkelanjutan di Indonesia,” kata Thomas dalam pembukaan Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024 di Jakarta, Selasa (10/9).
Lisa Tinschert, Direktur Program Energi GIZ Indonesia/ASEAN, mengungkapkan bahwa ISEW 2024 menjadi momen penting untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Jerman, khususnya dalam bidang transisi energi yang berkelanjutan.
Baca juga : Kembangkan Energi Bersih Terbarukan, PLTS Ground-Mounted Diresmikan Beroperasi
GIZ yang merupakan Badan Kerja Sama Internasional Jerman berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai target energi terbarukan dan emisi nol bersih.
"ISEW menjadi bagian penting dalam 30 tahun kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Jerman, yang menyediakan dukungan teknis dan finansial untuk proyek energi terbarukan," katanya.
Indonesia Sustainable Energy Week 2024 memiliki tema besar yakni “Bersatu Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan: Memajukan Transisi Energi untuk Indonesia Emas dan Emisi Nol Bersih”.
Baca juga : Keberlanjutan Pengelolaan Mineral Kritis Kunci Transisi Energi
ISEW 2024 memiliki tiga tujuan utama. Pertama menjadi forum pertemuan tingkat tinggi antara Pemerintah Indonesia dan Jerman untuk mendukung transisi energi global dan nasional.
Kedua menjembatani pembuat kebijakan dengan masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, generasi muda, dan pemangku kepentingan non-energi. Ketiga meningkatkan kesadaran akan teknologi berkelanjutan di kalangan masyarakat, sektor swasta, dan komunitas.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebutterdapat empat faktor yang perlu ada untuk mempercepat transisi energi. Keempatnya antara lain kebijakan yang mendukung investasi energi terbarukan, ketersediaan teknologi energi terbarukan, ketersediaan pendanaan, serta dukungan dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Fabby menambahkan, dalam proyek-proyek kerja sama antara Indonesia dan Jerman, IESR turut ikut berkolaborasi bersama dengan GIZ Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas. Misalnya dalam Project Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia dan Sustainable Energy Transition Indonesia (SETI) bersama dengan GIZ Indonesia dan Kementerian ESDM dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia.
“Pemerintah perlu tetap konsisten dan berusaha sekuatnya mengejar target bauran energi terbarukan 23% pada 2025. Saat ini, salah satu strategi yang dikejar oleh pemerintah adalah penyelesaian purchase power agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Listrik untuk energi terbarukan antara pengembang dan PLN, serta percepatan implementasi PLTS atap," ungkap Fabby. (S-1)
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan menyampaikan alokasi program mandatori B40 pada 2026 ditetapkan sebesar 15,646 juta kiloliter.
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved