Pembentukan Kementerian Kebudayaan Dinilai Mendesak

PEMBENTUKAN Kementerian Kebudayaan dinilai urgen sebagai upaya memperkuat dan mengarahkan pengelolaan sektor budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia. Urgensi tersebut dibahas dalam sebuah diskusi publik yang menghadirkan lebih dari 200 tokoh terkemuka dari sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kebudayaan di M Bloc Space, Jakarta, Senin (2/9). Salah satu pembicara utama yakni Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebud iniayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Hilmar Farid menekankan pentingnya pembentukan Kementerian Kebudayaan. Hal itu sebagai upaya untuk mengelola kekayaan budaya Indonesia secara lebih terstruktur dan efektif.

Menurutnya, Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang luar biasa. Kombinasi keduanya adalah potensi dan aset yang luar biasa yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan agar bisa berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional.

Baca juga : Apa Itu Rabu Wekasan? Ini Makna dan Jadwalnya

"Tugas mendesak kita adalah membangun ekosistem yang dapat mengelola aset penting ini secara optimal, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan komunitas. Tentu ini bukan tugas yang mudah. Kita perlu organisasi dan mekanisme yang tangkas untuk memimpin proses ini mengingat skala dan lingkup urusan, kompleksitas, serta sumberdaya yang tidak kecil," katanya seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (3/9).

"Saya kira ide Kementerian Kebudayaan sudah tepat, tinggal merumuskan rincian tugas dan fungsinya sehingga tujuan besar itu bisa tercapai," ungkap Hilmar.

Para peserta diskusi sepakat bahwa peningkatan perhatian dunia terhadap sektor ekonomi kreatif dan budaya Indonesia menjadikan pembentukan Kementerian Kebudayaan semakin mendesak.

Baca juga : Menguak 6 Keindahan dan Makna di Balik Pakaian Adat Bali

Okky Tirto, perwakilan dari Aliansi Budaya Rakyat dan anggota Kelompok Kerja Kebudayaan menyatakan, dalam era globalisasi ini, kebudayaan telah menjadi instrumen penting dalam diplomasi internasional dan pembentukan identitas nasional.

"Kami melihat bahwa sebuah kementerian yang khusus menangani kebudayaan akan memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan yang mendukung inovasi, mempromosikan keberagaman budaya Indonesia di kancah internasional, serta melindungi kekayaan budaya kita dari tekanan eksternal," paparnya.

Okky juga menambahkan bahwa pembentukan Kementerian Kebudayaan adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa pengembangan sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif di Indonesia dilakukan secara terarah dan terstruktur. “Dengan adanya kementerian ini, kita bisa lebih fokus dalam mendukung pertumbuhan sektor ini, baik dari sisi kebijakan, pendanaan, hingga infrastruktur,” jelasnya.

Pendiri Anantarupa Ivan Chen menekankan, tantangan yang dihadapi sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif di Indonesia bersifat sistemik, sehingga memerlukan solusi yang komprehensif. Ia menjelaskan bahwa kerangka kerja kebudayaan yang sudah dirumuskan dalam UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan perlu diimplementasikan secara lebih terintegrasi untuk menciptakan apa yang disebut sebagai cultural loop.

“Sasaran dari strategi kebudayaan adalah untuk menciptakan kedaulatan budaya yang dapat diukur melalui pelestarian budaya tradisional, internalisasi nilai budaya ke media baru, penguatan diplomasi budaya, ketahanan budaya terhadap pengaruh asing dan pertumbuhan kekuatan ekonomi baru. Semua sasaran ini dapat dicapai jika kita mampu menjalankan 'cultural loop' dengan baik, yaitu melalui proses perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan,” jelas Ivan. (S-1)