Kemandirian Alkes di Indonesia Dinilai Masih Semu

HIMPUNAN Pengembangan Ekosistem Alkes Indonesia (HIPELKI) mengatakan Indonesia masih tergantung kepada bahan baku, komponen, dan teknologi impor dalam hal pengadaan alat kesehatan (alkes). Dengan demikian, kemandirian semu (pseudo-resiliency) ini dinilai berbahaya bagi ketahanan alat kesehatan. 
  
Ketua Umum HIPELKI Randy H. Teguh mengatakan bahwa untuk membangun kemandirian alkes, perlu paradigma yang tepat, yaitu bahwa suatu negara yang tidak memiliki ketahanan kesehatan dapat mengalami keruntuhan dalam bidang-bidang esensial lain, termasuk bidang ekonomi.
  
 "Pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa keberadaan rantai pasok tradisional saja tidak mampu mendukung ketahanan alkes, oleh karena itu diperlukan pembentukan suatu sistem organik yang bisa bergerak cepat dan fleksibel, yaitu ekosistem alkes,"kata Randy.
  
 Dia menambahkan, pada masa dan setelah Pandemi Covid-19, pemerintah terus berusaha mendorong kemajuan industri alkes dengan membuka berbagai kesempatan untuk meningkatkan penggunaan alkes dalam negeri dan mendorong kegiatan ekspor.
  
  "HIPELKI mengapresiasi dan mendukung upaya ini, tetapi bila kita kita belajar dari negara lain yang telah lebih dulu mandiri seperti Cina, Korea, India dan Taiwan. Industri alkes hanya dapat berkembang bila terbentuk ekosistem alkes yang kuat dan lengkap,"katanya.
  
 Dari sekitar 800 pabrik alkes yang ada saat Pandemi Covid-19, katanya, hanya sekitar 500 pabrik yang masih bertahan, dan hal ini mengkhawatirkan karena mengindikasikan bahwa pembangunan pabrik alkes masih merupakan tindakan reaktif yang tidak berkelanjutan.
  

Menurutnya, semua unsur pemerintah perlu bekerja sama untuk membangun ekosistem alkes, dan HIPELKI akan mengambil peran yang strategis untuk menjadi katalisator.
  
  "Selain itu, kolaborasi antara peneliti dan pengusaha untuk melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi juga masih jauh dari mulus, meskipun Kementerian Kesehatan RI telah berinisiatif untuk menjembatani kedua unsur ini dengan meluncurkan Pedoman Hilirisasi Penelitian Alkes Nasional pada tanggal 19 Januari 2024 yang lalu," katanya. (Ant/H-3)