Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham mengimbau agar produsen kosmetik dapat segera merampungkan sertifikat halal pada produknya sebelum 17 Oktober 2026.
“Obat-obatan dan kosmetik harus memiliki sertifikat halal, dan itu berlaku dari tanggal 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026. Kita masih punya dua tahun lagi untuk kena wajib halal produk kosmetik,” kata Aqil dalam acara soft launching Asosiasi Kosmetik Kontrak Manufaktur Indonesia (AKKMI) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk telah diberlakukan sejak 17 Oktober 2019. Adapun, pada tahap kedua, yakni sejak 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026, produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan juga wajib memiliki sertifikat halal. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Baca juga : Industri Kosmetik Thailand Jajaki Masuk Pasar Indonesia, Pelajari soal Sertifikasi Halal
Aqil menambahkan, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk secara lebih rinci diatur di dalam PP Nomor 39 Tahun 2021. Pasal 139 misalnya, mengatur bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dilakukan secara bertahap. Penahapan untuk pertama kali terdiri atas (a) produk makanan dan minuman; (b) bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan (c) hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pasal 140 UU itu mengatur bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.
Ia menyatakan, asosiasi produk seperti AKKMI bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk meningkatkan industri halal di Indonesia.
“Kami berharap bahwa AKKMI bisa lebih maju lagi membawa anggota-anggotanya mengakselerasi produk kosmetik untuk mendapatkan sertifikat halal lebih maju lagi, tidak menunggu 2026, karena lebih cepat lebih bagus,” kata Aqil
“Saya membuka diri untuk bekerja sama dengan AKKMI, berkolaborasi, bersinergi dalam berbagai kegiatan dan ikut memfasilitasi bila ada hal-hal yang ingin kita bantu dari aspek sertifikasi halal,” pungkas dia. (H-3)
Kemenko Perekonomian tegaskan produk makanan, minuman, dan kosmetik asal Amerika Serikat (AS) tetap wajib sertifikasi halal dalam perjanjian ART. Simak aturannya!
Pengecualian sertifikasi halal bagi produk impor AS dapat menghambat pembangunan ekosistem industri halal nasional.
Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia meminta agar tuduhan pungutan liar (pungli) dalam proses sertifikasi halal tidak digeneralisasi tanpa klarifikasi berbasis fakta dan regulasi.
Hingga saat ini, lebih dari 10 juta produk telah bersertifikat halal dan beredar dengan jaminan keamanan, kebersihan, serta kehalalan.
PT KAI telah membantu penerbitan 100 Nomor Induk Berusaha (NIB), 100 Izin PIRT, dan 100 Sertifikat Halal untuk UMKM binaan.
Produsen dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG. Kapasitas produksi industri nasional saat ini mencapai sekitar 10 juta unit per bulan atau 100 juta unit per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved