Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengatakan vaksinasi massal monkeypox (Mpox) atau cacar monyet bagi masyarakat Indonesia belum diperlukan, karena belum ada rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Baca juga : Kemenkes Konfirmasi 88 Kasus Mpox hingga 17 Agustus 2024
"Ndak perlu, karena WHO pun belum merekomendasikan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Kamis (22/8).
Nadia menjelaskan bahwa saat ini, vaksin tersebut diprioritaskan bagi kelompok yang berisiko terpapar virus itu. Adapun terkait persediaan vaksin Mpox, Nadia mengatakan bahwa stok tahun ini masih cukup sehingga belum ada urgensi untuk menambahkannya.
Baca juga : Kemenkes Siapkan 12 Laboratorium untuk Pemeriksaan Mpox
Adapun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi terarah dalam upaya melawan cacar jenis Mpox, alih-alih vaksinasi massal di wilayah yang banyak terjangkit virus tersebut terdeteksi. WHO beralasan bahwa menghentikan penyebaran Mpox lebih mudah daripada menangani Covid-19.
Baca juga : Kemenkes Imbau Masyarakat Untuk Waspadai Penyebaran Kasus Cacar Monyet
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yudhi Pramono mengatakan pihaknya sedang dalam proses penyiapan total 4.450 dosis vaksin yakni 2.225 sasaran dengan dua dosis per individu guna pencegahan cacar monyet.
Penyakit Mpox, katanya, dapat menyebar melalui kontak langsung kulit ke kulit atau membran mukosa, termasuk saat melakukan kontak seksual. Penularan melalui droplet biasanya membutuhkan kontak erat yang lama, sehingga anggota keluarga yang tinggal serumah atau kontak erat dengan kasus berisiko lebih besar untuk tertular.
Baca juga : Kemenkes Catat 57 Kasus MPox di Indonesia, Terbanyak di DKI Jakarta
Yudhi merujuk pada laporan “Technical Report Mpox di Indonesia Tahun 2023” yang diterbitkan Kemenkes pada 2024, gejala Mpox pada kasus konfirmasi yang paling banyak dilaporkan, antara lain lesi, diikuti oleh demam, ruam, dan limfadenopati (pembengkakan kelenjar getah bening).
Merespons status darurat kesehatan, dia pun mengimbau masyarakat, terutama para pelaku perjalanan, untuk tetap waspada dan menghindari bepergian ke negara-negara yang terjangkit Mpox, serta mengikuti imbauan dari pemerintah.
Selain itu, ia mengatakan penting untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan perilaku seksual yang sehat seperti tidak gonta ganti pasangan ataupun perilaku seks sesama jenis. (Ant/H-3)
PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia meluncurkan Program Vaksinasi Massal Inavac di Gunung Sindur, Bogor, Rabu (30/5).
Keputusan pembekuan akun praktik BPJS dr Piprim Basarah Yanuarso di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menuai pro dan kontra di tengah publik.
Kasus cacingan terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, Kemenkes melakukan penyelidikan dan pecegahan agar kasus serupa tidak terjadi pada anak lain
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melontarkan kecaman keras atas insiden kekerasan yang menimpa dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD, di RSUD Sekayu
Kemenkes menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mempercepat penanggulangan DBD yang setiap tahun masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat.
Kemenkes mengatakan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sekolah akan digelar setiap setahun sekali, yang bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah.
Paparan polusi udara berisiko menyebabkan asma, ISPA, penyakit kardiovaskular, penyakit paru sampai dengan resisten insulin pada kelompok usia muda seperti anak-anak dan remaja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved