Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
DIREKTORAT Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dengan tema "Membangun Profesionalitas Pranata Humas dan Pemberantasan Judi Online" yang bertempat di Hotel Sheraton, Bandung,Kamis (15/8).
Melalui siaran pers yang diterima hari ini,acara tersebut bertujuan untuk memperkuat profesionalitas Pranata Humas dan menggaungkan kampanye pemberantasan judi online melalui berbagai sesi pemaparan dan diskusi. Kegiatan ini diawali sambutan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang diwakilkan Viky Edya Martina Supaat selaku Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Viky mengutarakan Pranata Humas harus mampu menyebarkan informasi yang berkaitan dengan program-program strategis pemerintah secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
Baca juga : Jatim Bentuk Satgas Khusus Judi Online, Soroti Pelaku Anak
”Pranata humas pemerintah harus mampu bersikap profesional sehingga dapat optimal menjalankan tugasnya dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan program-program strategis pemerintah”, ujarnya.
Selanjutnya acara dibuka Hasyim Gautama selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, mengutarakan peningkatan kemampuan adaptasi dan pemanfaatan berbagai platform digital adalah hal yang krusial untuk mendukung profesionalitas Pranata Humas. Selain itu, Pranata Humas juga berperan penting dalam mengatasi tantangan terkait dengan judi online yang semakin meresahkan masyarakat.
”Dampak judi online yang ditimbulkan tidak terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu ketenteraman hidup keluarga, menurunkan produktivitas, dan menciptakan masalah sosial yang luas. Karena itu, sebagai bagian dari pemerintah, kita harus melakukan aksi nyata dalam menghadapi masalah judi online”, tandas Hasyim.
Baca juga : Satgas Judi Online akan Batasi Akses Transaksi Judi Online
Selanjutnya pada sesi diskusi terkait Regulasi Jabatan Fungsional oleh Asriani Sri Wahyuni, Ketua Tim Pembinaan Kompetensi JFBKP yang membahas regulasi terkini terkait Jabatan Fungsional Pranata Humas serta strategi peningkatan kompetensi Pranata Humas.
Dalam sesi ini juga dihadiri Suzan Lesmana, Pranata Humas Ahli Madya BRIN selaku narasumber yang menyampaikan materi Profesionalitas JFPH dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Era Digital.
Berikutnya, Firmansyah selaku Ketua Tim Pembinaan Karir JFBKP turut menyampaikan materi terkait Peningkatan Karir dalam Formasi Jabatan dan Pengantar Uji Petik Formasi JFPH.
Pada sesitalkshow bersama Ligwina Hananto selaku Lead Financial Trainer dan CEO QM Financial, dibahas mengenai Bijak Kelola Keuangan: Langkah Cerdas Menjauhi Judi Online. Ligwina menyampaikan wawasan tentang pengelolaan keuangan yang bijak dan strategi untuk menjauhi judi online, mempertegas komitmen untuk pemberantasan masalah ini melalui edukasi keuangan.
Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari unit kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, pemangku jabatan fungsional pranata humas, dan mahasiswa secara luring dan daring ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme Pranata Humas dan memperkuat upaya pemberantasan judi online melalui pemahaman dan keterampilan yang lebih baik. (Z-8
Dari jutaan penerima bansos di Indonesia, ternyata ada yang terindikasi terlibat judol setelah dilakukan penelusuran oleh PPATK
Orang dengan trauma membutuhkan suatu pelampiasan yang bisa membuatnya senang dengan intensitas yang besar, maka itu mereka lebih mudah kecanduan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa rekening penerima bantuan sosial yang bermain judi online (judol) otomatis ditutup.
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Dari lokasi yang disamarkan sebagai sarana futsal itu, polisi menangkap tiga penanggung jawab, 23 pemain judi dan 37 karyawan
Mentalitas judi dapat meresap ke dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan, karier, dan keuangan. Ketika kita menerapkan pendekatan judi.
Bruno Mars menanggapi rumor utang judinya dengan candaan di Instagram, sembari merayakan artis pertama dengan 150 juta pendengar bulanan di Spotify.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara perihal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut risiko bermain saham bagi rakyat kecil serupa bermain judi.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil menggagalkan peredaran narkotika senilai Rp14,7 miliar dalam operasi besar-besaran selama satu bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved