Pemerintah Punya Sisa Waktu 5 Bulan Turunkan Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

PEMERINTAH tengah mengejar target untuk penurunan angka kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yang mana semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen. Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

Sementara kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen.

Baca juga : Menko PMK Akui Target Kemiskinan Ekstrem 0% di 2024 Butuh Kerja Keras

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan sisa waktu dalam mengejar target tahun 2024 adalah 5 bulan. Karenanya dia menegaskan, upaya-upaya dan intervensi akan terus diperkuat dan dipercepat oleh pemerintah.

"Kita upayakan dalam 5 bulan ke depan untuk semua intervensi yang sudah ada kita optimalkan. Intervensinya dari tiga strategi, yaitu menekan angka pengeluaran keluarga miskin, menaikkan pendapatan melalui program pemberdayaan, dan kita juga mengoptimalkan penanganan kantong kemiskinan," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

Pemerintah telah melakukan 3 strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran; peningkatan pendapatan dan; pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.

Baca juga : Pemerintah Lakukan Berbagai Inovasi Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Hal itu dilakukan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses kebutuhan dasar yang setara. Selain itu, strategi pentaheliks melalui kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka kemiskinan.

Lebih lanjut, Muhadjir, menyampaikan selain peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memiliki andil yang nyata dalam upaya menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

"Semuanya sangat tergantung pada kemauan baik dan kesungguhan pemerintah daerah setempat. Karena urusan kemiskinan ini adalah urusan pemerintah konkuren. Tanggung jawab dan wewenang itu berbagi antara pusat dan daerah," ungkapnya.

Baca juga : Realisasi Target Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kurang Menggembirakan

Pemerintah pusat tidak bisa langsung melakukan intervensi tanpa andil pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Menurutnya, bila pihak daerah memiliki kemampuan fiskal dan anggaran yang baik, maka bisa melakukan inisiatif untuk melakukan langkah-langkah intervensi kemiskinan tanpa menunggu arahan pemerintah pusat.

Sebaliknya, bila daerah-daerah yang tidak memiliki kemampuan fiskal yang kuat dan anggaran yang tidak memadai, maka pemerintah pusat akan memperkuat intervensi untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

"Dalam 5 bulan ini saya akan meminta deputi yang menangani untuk memastikan daerah mana yang angka kemiskinan dan kemiskinan ekstremnya tinggi dan butuh intervensi pemerintah pusat. Dan tentu saja tetap melibatkan pemerintah daerah," jelasnya.

Baca juga : Pemerintah Optimis Penurunan Kemiskinan Ekstrem di 2024 Capai 0,5%

Muhadjir menerangkan, untuk penanganan kemiskinan ekstrem semakin kecil angkanya maka semakin sulit untuk ditangani. Hal itu menurutnya seperti kerak nasi yang membutuhkan upaya lebih keras dalam menghapusnya. Karenanya, dia menjelaskan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem sampai 0 persen perlu upaya dan modal yang lebih besar, termasuk juga memperluas cakupan intervensi.

"Karena itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan menurunkan pengeluaran yaitu untuk anggota keluarga miskin lansia dan difabel, serta mereka yang mengalami sakit permanen. Itu harus mendapatkan intervensi untuk pengeluaran atau bansos secara permanen. Ini nanti kita akan rapikan dan dimasukkan dalam data P3KE," jelasnya.

Target untuk kemiskinan 7,5%, dan posisi saat ini ada di 9,03%. Jika penurunan konsisten 2,33% maka mestinya akhir tahun nanti sudah bisa di bawah 9%.

"Artinya di bawah 8,5%. Untuk kemiskinan ekstrem saya optimis akhir tahun 2024 walaupun tidak 0 bunder mestinya bisa di bawah 0,5 persen," pungkasnya. (Iam/Z-7)