Pemerintah dan Industri Farmasi perlu Sepakat Turunkan Harga Obat di Pasaran

PENGURUS Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno mengatakan upaya komunikasi terkait harga obat di pasaran oleh pemerintah kepada produsen alat kesehatan dan industri farmasi harus diapresiasi. Persoalan mahalnya obat dan alat kesehatan, sejatinya telah dimulai di 1970an. Berbagai upaya juga dilakukan untuk menekan harga obat dengan hasil nihil.

"Namun upaya pemerintah kali ini untuk membangun komunikasi dengan industri dan asosiasi tentu perlu diapresiasi. Yang pasti ditunggu adalah apakah pemerintah mampu mengendalikan industri farmasi, atau sebaliknya pemerintah kalah oleh industri," kata Agus saat dihubungi, Selasa (2/7).

Secara faktual di lapangan, bahwa industri farmasi di Indonesia dikuasai oleh swasta. Sejak era 1970an ketika pemerintah membuka kesempatan investasi, industri farmasi swasta tumbuh pesat. Persaingan dagang makin kuat, dan itu menyebabkan harga diserahkan kepada mekanisme pasar.

"Industri farmasi berbeda dengan industri konsumsi lain, yang mana konsumen memiliki kebebasan memilih. Sedangkan industri farmasi, konsumen tidak tahu obat apa yang paling sesuai dengan penyakit yang dideritanya," ungkapnya.

"Alih alih memilih, Konsumen harus menyerahkan sepenuhnya pada keputusan tenaga kesehatan dan terpaksa membeli obat yang diresepkan berapa pun harganya," tambahnya.

Akibat posisi konsumen yang lemah, Agus melihat, muncul dugaan bahwa rumah sakit atau tenaga medis dapat memaksa konsumen mengonsumsi obat tertentu.

"Dengan kekuatan finansial, industri farmasi dapat membujuk RS/ tenaga kesehatan untuk meresepkan merek dagangnya," pungkasnya. (Iam/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi