Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan pentingnya fokus pada edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan risiko judi daring (judol).
Menurutnya, edukasi merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memerangi judol. Ini adalah tanggapan atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, yang menyatakan bahwa korban judol bisa menjadi penerima bantuan sosial (bansos).
"Namun dari OJK, kami lebih memilih untuk memberikan fokus pada edukasi. Kita harus mencegah orang terjerumus ke dalam judi daring, karena seringkali ketika sudah terjerumus, mereka akan menjual barang-barang di rumah. Terlebih lagi, dengan adanya fasilitas utang seperti pinjol, mereka akan memanfaatkannya, dan sudah banyak kasus yang membuktikan hal ini," kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki setelah menghadiri acara 'Talkshow dan Nonton Bareng Film "Tegar"' di Jakarta.
Baca juga : OJK Jangan Hanya Perketat Pengawasan Judi Online tapi Juga Pinjol Ilegal
Friderica menyatakan bahwa pemberian bansos dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, bansos untuk korban judol dapat dianggap sebagai bantuan dari pemerintah, tetapi di sisi lain, hal itu dapat memperkuat ketergantungan para pelaku atau korban judol.
"Namun, hal ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, bansos dapat membantu mereka yang sedang kesulitan. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat membuat para pelaku atau korban judol lebih tergantung pada bantuan tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menandatangani aturan terkait satuan tugas pemberantasan judi daring atau 'judol'. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6).
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam judol. Lebih dari 2,1 juta situs judol telah ditutup sebagai tindak lanjut dari imbauan tersebut. (Z-10)
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Panitia seleksi (pansel) memastikan proses seleksi bebas dari nepotisme.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Galeri investasi ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat akses keuangan di daerah sekaligus memperluas edukasi pasar modal kepada masyarakat, khususnya mahasiswa.
Nasabah tidak perlu ramai-ramai datang ke BPR Bank Cirebon. Mereka diminta untuk menyiapkan dokumen persyaratan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelajar usia 15-17 tahun, yang masih berada di bawah angka nasional.
RATUSAN nasabah terlihat mendatangi Perumda BPR Bank Cirebon. Mereka menanyakan nasib uang yang sudah disimpan di perusahaan milik Pemda Kota Cirebon.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved