Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi sejumlah posyandu di Bogor dan Jakarta dalam rangka Bulan Penimbangan Balita yang dilaksanakan serentak di seluruh Tanah Air di 338 ribu posyandu.
Jokowi mengungkapkan pemerintah menargetkan pada 2024, prevalensi stunting bisa turun menjadi 14%. Dia mengakui hal itu menjadi target yang ambisius.
"Ya yang namanya target, kita memiliki target yang sangat ambisius dari 37% melompat ke 14%. Ini ambisius banget. Tapi memang kita harus bekerja keras mencapai target. Nanti akhir tahun kita liat berapa," kata Jokowi, Selasa (11/6).
Baca juga : Penurunan Prevalensi Stunting Perlu Komitmen Bersama
Pada 2014, prevalensi stunting di Indonesia berada pada angka 37%, dan berhasil ditekan hingga mencapai angka 27,6% pada 2019.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 21,5%, hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya sebesar 21,6%.
"Memang di ini kemarin turunnya hanya kecil 0,1% tapi apa pun kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu harus kita hargai," kata Jokowi.
Baca juga : Mengejar Rasio Ideal Dokter Spesialis
Jokowi mengakui tidak mudah menurunkan angka stunting di Indonesia. Sebab banyak faktor yang mempengaruhi. Dia menilai ada sejumlah hambatan.
Stunting terjadi tidak hanya karena urusan makanan, tambahan urusan gizi, tapi juga menyangkut sanitasi, lingkungan dari permukiman, termasuk masalah kebersihan air.
"Masalah air yang ada juga sangat berpengaruh terhadap stunting. Jadi memang ini kerja bersama, kerja terintegrasi, kerja terkonsolidasi sehingga hasilnya akan kelihatan," kata Jokowi.
Baca juga : Soal Makan Siang Gratis untuk Tangani Stunting, Ini Kata Mantan Menkes RI Nila Moeloek
Jokowi menambahkan situasi seperti Covid-19 selama 2,5 tahun itu meengaruhi terhambatnya percepatan penurunan stunting. Sehingga sedikit menggeser konsentrasi pemerintah ke penanganan stunting.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi meninjau upaya pencegahan stunting pada bayi hingga balita, dan mengikuti alur pemeriksaan posyandu mulai dari penimbangan badan, mengukur tinggi, dan lingkar kepala.
Presiden Jokowi berkunjung Posyandu Terintegrasi RW02 Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Posyandu Wijaya Kusuma, Bogor, dalam rangka Bulan Penimbangan Balita yang dilaksanakan serentak di seluruh Tanah Air di 338 ribu posyandu. (Try/P-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
Penemuan kasus suspek campak pada tahun 2025 meningkat signifikan, yakni 147 persen dibandingkan tahun 2024, sehingga penguatan sistem kewaspadaan dini menjadi prioritas utama.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan prinsip gizi seimbang dalam memilih menu berbuka puasa selama bulan Ramadan 2026.
Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menyebut Indonesia kekurangan 92 ribu dokter dan meluncurkan program pendidikan spesialis hospital based.
kemenkes merespons notifikasi dari otoritas kesehatan australia terkait temuan kasus campak wna dengan riwayat perjalanan dari Indonesia
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mulai memberikan vaksin Human Papillomavirus (HPV) kepada anak laki-laki usia 11 tahun pada 2027.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved