Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi sejumlah posyandu di Bogor dan Jakarta dalam rangka Bulan Penimbangan Balita yang dilaksanakan serentak di seluruh Tanah Air di 338 ribu posyandu.
Jokowi mengungkapkan pemerintah menargetkan pada 2024, prevalensi stunting bisa turun menjadi 14%. Dia mengakui hal itu menjadi target yang ambisius.
"Ya yang namanya target, kita memiliki target yang sangat ambisius dari 37% melompat ke 14%. Ini ambisius banget. Tapi memang kita harus bekerja keras mencapai target. Nanti akhir tahun kita liat berapa," kata Jokowi, Selasa (11/6).
Baca juga : Penurunan Prevalensi Stunting Perlu Komitmen Bersama
Pada 2014, prevalensi stunting di Indonesia berada pada angka 37%, dan berhasil ditekan hingga mencapai angka 27,6% pada 2019.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 21,5%, hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya sebesar 21,6%.
"Memang di ini kemarin turunnya hanya kecil 0,1% tapi apa pun kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu harus kita hargai," kata Jokowi.
Baca juga : Mengejar Rasio Ideal Dokter Spesialis
Jokowi mengakui tidak mudah menurunkan angka stunting di Indonesia. Sebab banyak faktor yang mempengaruhi. Dia menilai ada sejumlah hambatan.
Stunting terjadi tidak hanya karena urusan makanan, tambahan urusan gizi, tapi juga menyangkut sanitasi, lingkungan dari permukiman, termasuk masalah kebersihan air.
"Masalah air yang ada juga sangat berpengaruh terhadap stunting. Jadi memang ini kerja bersama, kerja terintegrasi, kerja terkonsolidasi sehingga hasilnya akan kelihatan," kata Jokowi.
Baca juga : Soal Makan Siang Gratis untuk Tangani Stunting, Ini Kata Mantan Menkes RI Nila Moeloek
Jokowi menambahkan situasi seperti Covid-19 selama 2,5 tahun itu meengaruhi terhambatnya percepatan penurunan stunting. Sehingga sedikit menggeser konsentrasi pemerintah ke penanganan stunting.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi meninjau upaya pencegahan stunting pada bayi hingga balita, dan mengikuti alur pemeriksaan posyandu mulai dari penimbangan badan, mengukur tinggi, dan lingkar kepala.
Presiden Jokowi berkunjung Posyandu Terintegrasi RW02 Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Posyandu Wijaya Kusuma, Bogor, dalam rangka Bulan Penimbangan Balita yang dilaksanakan serentak di seluruh Tanah Air di 338 ribu posyandu. (Try/P-5)
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Logo baru PSI juga dinilai bermaksud mempertebal kesan sebagai partainya Jokowi karena huruf P yang lebih terbuka dari huruf P sebelumnya.
Jamiluddin mengatakan jika ingin rebranding, PSI harus menjawab persoalan yang sesunguhnya dihadapi partai anak muda tersebut.
Jokowi harusnya menyampaikan tuduhan tersebut dengan bukti.
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
Lokasi kongres PSI di Solo bukan karena faktor individu ataupun dapat menguntungkan bagi Kaesang.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
MoU ini mencakup penyelenggaraan kegiatan penelitian, pemanfaatan data dan informasi kesehatan, hingga penggunaan material hayati dalam riset bioteknologi.
Setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam membentuk regulasi, termasuk mempertimbangkan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan.
Kemenkes mengingatkan masyarakat agar siaga terhadap berbagai penyakit yang bisa muncul saat peralihan musim seperti saat ini, salah satunya demam berdarah dengue atau DBD
Pemerintah Indonesia berupaya mengeliminasi kusta karena kusta merupakan penyakit yang seharusnya sudah tidak ada lagi.
DIREKTUR Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ina Agustina menyampaikan, 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved