Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MUSEUM sebagai salah satu wadah untuk merawat nilai kebangsaan sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang dan berarti. Namun, kini kedudukan museum masih dipandang sebelah mata. Bahkan, pengelolaannya pun masih belum optimal.
“Tata kelola museum kita, harus diakui dengan sedih, saat ini masih carut-marut. Bukan kesalahan siapapun. Tapi banyak sekali faktor yang mengakibatkan tata kelola tersebut,” kata Wakil MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Forum Denpasar 12, Rabu (29/5).
Saat ini, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), ada sebanyak 4.760 cagar budaya dan 450 museum di Indonesia. Menurut catatan Rerie, angka itu masih jauh dari cukup untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia soal perjalanan NKRI.
Baca juga : Kemendikbud Ristek Luncurkan Indonesia Heritage Agency di Yogyakarta
Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan hari ini. Di antaranya, pemikiran sebagian besar orang bahwa museum merupakan tempat menyimpan atau gudang barang kuno saja. Padahal, museum punya arti dan peran yang jauh lebih besar daripada itu.
Selain itu, saat ini Indonesia masih belum memiliki political will untuk mendudukkan museum sebagai salah satu institusi yang diperlukan bangsa ini. Masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, dari segi penyimpanan koleksi maupun pemeliharaan.
“Kepentingan ekonomi yang dikedepankan sering tidak diselaraskan atau tidak berjalan beriringan dengan tujuan pendidikan hingga tidak bisa menghadirkan museum yang bisa memenuhi apa yang kita inginkan termasuk di dalamnya bagaimana pengelolaan museum yang inklusif dan iniovatif,” ujar dia.
Rerie melanjutkan, kita tidak bisa menafikkan masalah yang kita hadapi sangat kompleks, tetapi paling tidak keinginan kita bersama untuk melakukan perbaikan menjadi langkah awal untuk jadi tanggung jawab kita semua untuk menghadirkan ingatan publik dan pemangku kepentingan terhadap pekerjaan rumah yang masih ada.
“Di satu sisi kita bersyukur minat, antusiasme khususnya generasi muda untuk menjadikan museum untuk mendapatkan informasi, atau paling tidak tempat menarik untuk mencari gambar yang Instagramable, masih boleh kok. Tapi kita harus mampu membuat sebuah gerakan yang bisa meningkatkan kehadiran lebih dari sekadar mencari tempat untuk berfoto,” pungkas Rerie. (Ata/Z-7)
KUASA hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaskan bahwa kliennya akan kooperatif.
MANTAN Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim, menanggapi soal pemilihan laptop Chromebook yang tidak cocok untuk di sekolah.
MANTAN Mendikbud-Ristek saat era Presiden Joko Widodo, Nadiem Makarim mengaku kaget atas proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Nadiem Makarim, mengungkap bahwa pengadaan laptop Chromebook yang dilakukan pihaknya pada 2019-2022 sudah melibatkan Kejaksaan Agung.
MANTAN Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim, menjelaskan soal dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat ia menjabat.
Kejagung menggeledah dua unit apartemen milik staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, terkait dugaan korupsi pengadaan laptop
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan perempuan harus dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama.
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan remaja masih banyak menghadapi tantangan.
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukannya upaya antisipatif dalam menyikapi dampak konflik global terhadap perekonomian nasional.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong ketersediaan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved