Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
MUSEUM sebagai salah satu wadah untuk merawat nilai kebangsaan sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang dan berarti. Namun, kini kedudukan museum masih dipandang sebelah mata. Bahkan, pengelolaannya pun masih belum optimal.
“Tata kelola museum kita, harus diakui dengan sedih, saat ini masih carut-marut. Bukan kesalahan siapapun. Tapi banyak sekali faktor yang mengakibatkan tata kelola tersebut,” kata Wakil MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Forum Denpasar 12, Rabu (29/5).
Saat ini, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), ada sebanyak 4.760 cagar budaya dan 450 museum di Indonesia. Menurut catatan Rerie, angka itu masih jauh dari cukup untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia soal perjalanan NKRI.
Baca juga : Kemendikbud Ristek Luncurkan Indonesia Heritage Agency di Yogyakarta
Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan hari ini. Di antaranya, pemikiran sebagian besar orang bahwa museum merupakan tempat menyimpan atau gudang barang kuno saja. Padahal, museum punya arti dan peran yang jauh lebih besar daripada itu.
Selain itu, saat ini Indonesia masih belum memiliki political will untuk mendudukkan museum sebagai salah satu institusi yang diperlukan bangsa ini. Masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, dari segi penyimpanan koleksi maupun pemeliharaan.
“Kepentingan ekonomi yang dikedepankan sering tidak diselaraskan atau tidak berjalan beriringan dengan tujuan pendidikan hingga tidak bisa menghadirkan museum yang bisa memenuhi apa yang kita inginkan termasuk di dalamnya bagaimana pengelolaan museum yang inklusif dan iniovatif,” ujar dia.
Rerie melanjutkan, kita tidak bisa menafikkan masalah yang kita hadapi sangat kompleks, tetapi paling tidak keinginan kita bersama untuk melakukan perbaikan menjadi langkah awal untuk jadi tanggung jawab kita semua untuk menghadirkan ingatan publik dan pemangku kepentingan terhadap pekerjaan rumah yang masih ada.
“Di satu sisi kita bersyukur minat, antusiasme khususnya generasi muda untuk menjadikan museum untuk mendapatkan informasi, atau paling tidak tempat menarik untuk mencari gambar yang Instagramable, masih boleh kok. Tapi kita harus mampu membuat sebuah gerakan yang bisa meningkatkan kehadiran lebih dari sekadar mencari tempat untuk berfoto,” pungkas Rerie. (Ata/Z-7)
KUASA hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaskan bahwa kliennya akan kooperatif.
MANTAN Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim, menanggapi soal pemilihan laptop Chromebook yang tidak cocok untuk di sekolah.
MANTAN Mendikbud-Ristek saat era Presiden Joko Widodo, Nadiem Makarim mengaku kaget atas proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Nadiem Makarim, mengungkap bahwa pengadaan laptop Chromebook yang dilakukan pihaknya pada 2019-2022 sudah melibatkan Kejaksaan Agung.
MANTAN Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim, menjelaskan soal dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat ia menjabat.
Kejagung menggeledah dua unit apartemen milik staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, terkait dugaan korupsi pengadaan laptop
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong peningkatan literasi masyarakat sebagai fondasi menghadapi tantangan berbangsa. Pentingnya berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan opsi pembelajaran daring untuk penghematan BBM harus dipersiapkan matang, termasuk kesiapan SDM.
POSKO Mudik Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Tengah (Jateng) layani pemudik tetap bugar menuju kampung halaman di momen libur Lebaran 2026.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved