Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
UPAYA menurunkan target prevalensi stunting hingga 14% di 2024 dinilai masih membutuhkan kerja keras dan evaluasi berkesinambungan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai idealnya guna mencapai target tersebut, setiap tahun angka prevalensi stunting harus bisa turun hingga 3,5%.
Menurut Kurniasih bertambahnya anggaran penanganan stunting yang dibebankan ke 17 kementerian/lembaga dan juga oleh pemerintah daerah tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting tahun 2022–2023. Padahal, pandemi covid-19 juga sudah bisa dilewati dan seharusnya program penurunan stunting bisa dikebut.
Baca juga : Kris Dayanti: Tugas Turunkan Stunting, Tugas Bersama
"(Target) penurunan stunting ternyata tidak dibarengi dengan keseriusan pencegahan stunting sejak dini. Artinya angka penurunan tidak dibarengi dengan pencegahan, sehingga angka kenaikannya juga tinggi," ungkap Kurniasih.
Sebagai informasi, pada tahun 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun, yang terdiri dari alokasi yang masuk ke 17 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk melalui DAK Fisik dan DAK nonfisik. Sementara alokasi anggaran stunting pada 2023 sebesar 46,56 triliun untuk kementerian/lembaga, DAK Fisik dan DAK nonfisik.
"Maka perlu dievaluasi karena program penurunan stunting ini melibatkan banyak kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah. Sehingga (penurunan stunting) ini kerja besar kita bersama termasuk bersama kita di DPR," ujar Politisi Fraksi PKS dari Dapil DKI Jakarta II ini.
Baca juga : Pendapatan Orang dengan Stunting Lebih Rendah 22%
Kurniasih menambahkan saat ini Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masih efektif berjalan hingga Oktober 2024. Sementara target prevalensi stunting 14%belum tercapai. Ia berharap di sisa waktu ini ada keseriusan lebih untuk menggenjot penurunan angka stunting secara nasional.
"Kita percaya untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas harus dimulai dari bebasnya anak-anak dari stunting. Harapannya program ini bisa dievaluasi dengan semangat yang sama di pemerintahan selanjutnya, yakni menurunkan angka stunting anak-anak Indonesia serendah mungkin agar kita bisa berdaya saing dari sisi kualitas SDM," terang dia.
Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan angka prevalensi stunting hanya turun 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023. Menkes Budi beralasan salah satu kendala penurunan stunting yang masih kecil belum ditemukan model implementasi yang sesuai dari program-program yang telah dilaksanakan.
(Z-9)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin duduk bersama dengan para Guru Besar FK Ui untuk duduk bersama.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengomentari kasus keracunan massal yang berasal dari makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di berbagai daerah.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sejak 2023, pihaknya sudah mengamati terkait perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
DERETAN kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter di berbagai wilayah telah memicu kemarahan publik karena tercela dan mencoreng profesi kedokteran.
Beberapa perusahaan, kata dia, dengan sengaja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak menjelang hari raya demi menghindari kewajiban pembayaran THR.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti berbagai kendala dalam persiapan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terjadi di berbagai daerah salah satunya di Kota Palu.
ASRP berfokus pada optimalisasi 1.000 hari pertama kehidupan bagi anak usia 0–23 bulan di wilayah perkotaan dan perdesaan, salah satunya di Kota Bogor, Jawa Barat.
bila dibandingkan tahun 2024 dengan 2023 maka stunting berhasil diturunkan dari 4,8 juta menjadi 4,4 juta atau berhasil menurun 357.705 balita.
DISPARITAS prevalensi stunting antara provinsi masih sangat besar. Provinsi Bali menjadi provinsi terbaik dalam hal penurunan stunting, bahkan jauh di bawah angka nasional.
PREVALENSI stunting pada kelompok Kuintil 1 (Q1) atau yang relatif miskin jauh lebih tinggi, sekitar 26%. Sementara di kelompok Kuintil 5 (Q5) atau kelompok yang relatif lebih kaya hanya 13%.
Kegiatan ini menjangkau 8 titik lokasi di Kabupaten Banyuwangi dan berkolaborasi dengan tiga Puskesmas: Genteng Kulon, Singojuruh, dan Gitik.
ANGKA prevalensi stunting Provinsi Jawa Timur (Jatim) berhasil mengalahkan Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved