Indonesia masih Punya Banyak PR untuk Mitigasi Bencana

INDONESIA saat ini tengah mengalami berbagai bencana baik itu gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi cuaca di Indonesia yang saat ini sedang didominasi musim penghujan.

Terkait dengah hal tersebut, pakar kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Suratman mengatakan bahwa Indonesia itu harus dimengerti oleh pemerintah dan masyarakat secara luas bahwa negara mereka memiliki kodrat ring of fire, pertemuan lempeng tektonik, dan iklim tropik basah yang posisi klimatologis, geologis, dan segalanya harus dipahami secara utuh baik secara pengetahuan dan perilaku.

“Jadi alam punya perilaku dan seperti ini. Kalau musim hujan ada banjir, longsor, sedimen, jebolnya tanggul atau bendung itu rutin. Itu bentuk mitigasi awal membangun pengetahuan dan pengertian serta solidaritas pengetahuan bersama saling mengingatkan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (25/3).

Baca juga : Antisipasi Potensi Bencana, BPBD DKI Turunkan Tim Reaksi Cepat 

Lebih lanjut, basic knowledge tersebut dikatakan harus dipahami secara turun temurun antargenerasi. Lalu intrumen menuju basic knowledge adalah edukasi baik secara formal dan informal.

“Misalnya edukasi secara formal ya lewat sekolah-sekolah, pondok-pondok dan lainnya. Informal ya komunitas kelompok tani, relawan, lingkungan, budayawan, dan sebagainya. Semuanya harus diberi pemahaman,” kata Suratman.

Dia mencontohkan Jepang. Di sana dikatakan bahwa justru masyarakatnya yang tangguh, bukan pemerintahnya. Bila itu sudah menjadi modal sosial dan kelompok di level bawah baik yang tinggal di pesisir, pegunungan, dataran dekat sungai, dan rawa-rawa, harus menjadi kekuatan untuk memberikan pengetahuan secara cepat kepada masyarakat di sekitarnya melalui jalur desa dan kekuatannya berada di desa tangguh bencana.

Baca juga : Puncak La Nina, Kepala BMKG Ingatkan Potensi Bencana Akhir Tahun

Berikutnya adalah infrastruktur secara fisik, misalnya jika ada banjir dan tsunami, terdapat tanggul dan tanda bencana di lapangan. Dia menekankan harus ada tanda-tanda di lapangan.

“Kemudian infrastruktur lainnya secara jejaring atau digital. Ini era baru. Jadi komunikasi secara infrastruktur digital harus lebih cepat. Misalnya hulu hujan deran harus dicek bawahnya. Itu harus cepat jaringannya difasilitasi lewat digital,” tegasnya.

Prof Suratman mengatakan regulasi atau kebijakan juga menjadi hal yang tak kalah penting, utamanya secara preventif dan konservatif.

Baca juga : Sebagian Warga Kota Bengkulu Panik Saat Terjadi Gempa M5,0

“Kalau jatahnya hutan ya buat hutan jangan diutak-atik. Jadi alam ini betul-betul diberi porsinya untuk berfungsi melindungi manusia. Kalau fungsi tanggul, jangan dibuat rumah, sungainya jangan diciutkan. Kembalikan ke fungsi alam, itu konservasi alam untuk melindungi manusia. Dari situ terlihat perencanaan yang berpihak pada mitigasi bencana,” ujar Prof Suratman.

Setelah itu terdapat pula kontrol sistem. Hal ini harus dilakukan lembaga seperti BMKG, BNPB, BPPD, dan lembaga di desa serta dusun.

Dia menegaskan bahwa kearifan lokal juga masih sangat dibutuhkan. Di mana seseorang yang tinggal di gunung dan jika akan meletus, mestinya dia akan tahu tanda-tandanya.

Untuk itu, Prof Suratman merasa status riwayat kegempaan, gunung api meletus, tsunami, dan lainnya harus disiarkan. Dia merasa rekaman bencana masa lalu itu sangat penting sehingga jika ada peta sejarah gempa, tujuannya adalah untuk memberikan edukasi, kewaspadaan serta kesiapsiagaan secara pengetahuan sehingga dapat dipakai untuk penguatan.

“Misalnya rumahnya harusnya tahan gempa dan gedung harus distandarisasi. Pernah di Jepang gempanya 6 skala richter tapi mereka kuat. Saya tanya tadi ada gempa tapi enggak terasa karena struktur bangunan tahan gempa dan pemerintah izin membangunnya ketat sekali. Jadi enggak boleh sembrono sehingga walau gempa tinggi korbannya sedikit. Mitigasinya lewat teknologi yang tepat. Nah Indonesia perlu belajar dengan Jepang ini,” pungkasnya. (Z-6)