Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MELIBATKAN dan mengandalkan perempuan dalam proses pembangunan merupakan urgensi untuk menyikapi ragam krisis dan ketidakpastian dunia menuju kesejahteraan bersama.
"Perempuan yang sehat berpotensi melahirkan perempuan yang berdaya dan mampu membangun keluarga yang sehat. Bila keluarga di Indonesia sehat tentu saja peluang untuk mewujudkan negara yang berdaya semakin besar," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci pada Diskusi Publik dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret bertema Membangun Kepemimpinan Perempuan di Sektor Kesehatan yang diselenggarakan Pusat Kajian Jaminan Sosial Sekolah Kajian Stratejik dan Global di Jakarta, Kamis (7/3).
Menurut Lestari, mengandalkan perempuan sebagai pemimpin pada dasarnya mampu memberi kebaruan dalam mekanisme kepemimpinan berbagai bidang kehidupan dan peran signifikan lain. Menurut Lestari, kepemimpinan perempuan harus diupayakan melalui gerak bersama yang dimulai dari komitmen memberdayakan, menyudahi diskriminasi, memastikan tiada kekerasan, dan menguatkan perlindungan khususnya bagi perempuan.
Baca juga : Kepemimpinan tidak Melekat pada Gender
Pelibatan perempuan dalam kepemimpinan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sejatinya bukan merupakan hal baru dalam perkembangan peradaban Indonesia. Sejarah Nusantara mencatat, tambah dia, perempuan berperan penting dalam menjaga keterhubungan antar kesultanan karena keutamaan moral dan intelektual yang dimiliki.
Bahkan di Aceh, jelas Rerie, di masa lalu terdapat 21 sultana yang memimpin kesultanan di Negeri Serambi Mekah itu. Berbeda dengan catatan sejarah, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, dalam konteks lokal, kepemimpinan perempuan selama ini luput dari pemahaman masyarakat.
Kepemimpinan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, tegas Rerie, mesti berpijak pada prinsip altruistik yakni kepemimpinan yang berpusat pada kesejahteraan dan mengedepankan pelayanan untuk semua. Diakui Rerie, tantangan perempuan untuk berkarier sebagai profesional sangat besar karena melawan stigma bahwa perempuan memiliki kewajiban domestik yang harus dilakukan.
Pelibatan dan kehadiran perempuan pada setiap tingkatan kepemimpinan, ujar dia, harus dipandang sebagai subjek bukan lagi ditempatkan pada seperangkat atribusi sosial yang melanggengkan ketimpangan. Lebih dari itu, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dunia yang terus bergerak maju membutuhkan model kepemimpinan yang berbela-rasa (compassionate leadership).
Model kepemimpinan ini ditandai dengan kemauan hadir bersama masyarakat, terlebih mereka yang terpinggirkan dan kehilangan harapan. Perempuan, tegas Rerie, dapat diandalkan untuk mengimplementasikan paradigma kepemimpinan yang berbela-rasa itu. (Z-2)
Gapki menggelar pertemuan 140 pemangku kepentingan di Palu untuk mendorong perlindungan pekerja perempuan dan penguatan prinsip kesetaraan gender di sektor sawit.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Workshop peningkatan kapasitas ini diikuti lebih dari 100 pelaku UMKM perempuan ibu rumah tangga dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Forum ini menyoroti kontribusi perempuan dalam mendorong resiliensi di komunitasnya, sekaligus memberikan wadah untuk berdiskusi menggaungkan suara perempuan.
Dampak psikologis pascabencana berpengaruh terhadap proses pemulihan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah dengan kerentanan ekonomi tinggi seperti di Sumatra.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved