Kemenko PMK: Perlindungan Sosial Terhadap Pekerja Jadi Salah Satu Upaya Tangani Kemiskinan Ekstrem

DEPUTI Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono mengatakan bahwa perlindungan sosial terhadap seluruh pekerja merupakan bagian dari salah satu upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem melalui strategi pengurangan pengeluaran beban. 

"Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini tak terpisahkan dalam memberikan perlindungan terhadap resiko yang dimunculkan dihadapi para pekerja, baik pekerja formal ataupun informal. Karenanya, Pekerja yang tergolong miskin ekstrem harus dipastikan tercakup dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (24/2).

Menurutnya, dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, para pekerja akan terlindungi dari resiko yang dimunculkan oleh para pekerja, khususnya  mereka yang rentan miskin akan terselamatkan dari jurang kemiskinan ekstrem.

Baca juga : Program BPJS Ketenagakerjaan Ringankan Beban Keluarga yang Ditinggalkan

Dengan adanya jaminan sosial, keluarga dari pekerja juga memiliki jaminan penghidupan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, Karenanya pekerja yang tergolong miskin ekstrem harus dipastikan tercakup dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Nunung menekankan kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada para pekerja rentan miskin ekstrem di daerahnya.

Menurutnya, pemetaan peserta bisa didapat dengan memadankan data P3KE sebagai salah satu sumber data untuk penajaman sasaran agar para pekerja yang tergolong miskin dan miskin ekstrem dapat tercakup perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Baca juga : Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Bantalan Pengaman Sosial

Selain itu, Nunung mengarahkan kepada pemda untuk berinisiatif dalam alternatif skema pembayaran iuran bagi peserta bukan penerima upah, agar tidak terbatas menggunakan APBD namun juga dapat berkolaborasi dengan pihak BUMN/BUMD/Non pemerintah melalui program CSR dan juga Dana Bagi Hasil dalam ini DBH sawit.

Asisten Deputi Niken menyampaikan, untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju, maka perlu ada perubahan dalam skema perlindungan sosial untuk masyarakat rentan miskin.

Menurutnya, perlahan-lahan pemerintah berupaya untuk merubah skema perlindungan sosial menjadi yang lebih baik, yaitu dengan mengoptimalkan skema Jaminan Sosial yang juga merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan se-DKI Jakarta Terus Optimalkan Perlindungan untuk Para Pekerja

"Kami punya cita-cita, kalau negara maju visinya harus di depan. From Bansos (Bantuan Sosial) to Jamsos (Jaminan Sosial). Mari kita dorong perlindungan  ke arah jaminan sosial karena ini lebih jangka panjang," ujar Niken.

Lebih lanjut, Niken menyampaikan, saat ini pemerintah memiliki enam program Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan  Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Niken berharap semua Warga Negara Indonesia bisa menjadi peserta pada keseluruhan jaminan sosial tersebut dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Dia pun meminta setiap pemda memiliki regulasi yang kuat untuk bisa mengoptimalkan kepesertaan Jamsos untuk semua warga negara Indonesia termasuk mereka yang rentan.

"Saya berharap semua warga negara punya akses yang sama untuk mendapatkan enam skema Jamsos tersebut. Ini yang kita dorong. Masing-masing daerah harus menyusun regulasi bisa berbentuk Peraturan Kepala Daerah dan lebih kuat lagi dengan Peraturan Daerah," pungkasnya. (Des/Z-7)