Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KEMENTERIAN Kesehatan mengusulkan agar tidak ada lagi petugas pemilu yang meninggal saat pemilihan umum selanjutnya. Hal itu berkaca pada Pemilu 2019 dan 2024 petugas pemilu banyak yang meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan kerja.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mengusulkan 2 hal agar meminimalisir angka kematian petugas pemilu. Pertama skrining kesehatan yang dilakukan di awal sebelum pendaftaran.
"Kalau bisa skriningnya sebelum daftar karena petugas pemilu ada yang kerja lebih dari 12 jam dan sangat berat. Kami sebenarnya ingin mengusulkan skrining kesehatan itu jadi syarat untuk bisa jadi petugas. Itu langkah pertama yang kami ingin lakukan agar ketika menjadi petugas kondisinya sehat," kata Budi, Selasa (20/2).
Baca juga : Lapor Pak Wapres! Korban Gagal Ginjal Belum Terima Bantuan Apapun dari Pemerintah
Usulan kedua yakni karena kerja petugas pemilu yang overtime maka dilakukan uji kesehatan keliling setiap 6 jam. Jika dilihat perhitungan 2024 jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 823 ribu sedangkan fasilitas kesehatan ada 10 ribu di level kecamatan. Maka perlu dipikirkan puskesmas di kecamatan mencover TPS yang memiliki petugas berisiko tinggi.
"Ceknya gampang kok karena risikonya jantung sama stroke itu kita bisa cek tekanan darah, denyut jantung, atau saturasi karena beberapa juga meninggalnya karena masalah pernapasan. Maka 3 hal itu kan mudah alatnya ada dan semua petugas puskesmas punya," ujar dia.
"Jadi dua hal itu, untuk skrining jadi syarat jadi petugas kemudian yang berisiko kalau bisa kita cek setiap 6 jam. Jadi enggak usah sampai sakit, bagaimanapun mencegah lebih baik dari mengobati," pungkasnya.
Baca juga : 398.155 Petugas Pemilu Miliki Risiko Tinggi
Diketahui kasus kematian petugas penyelenggara pemilihan umum berjumlah 84 orang dengan laporan yang didapatkan dari laporan dan Bawaslu. (Iam)
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.
Menurut Mendikti-Saintek, anak muda memiliki kekuatan besar mengubah masa depan bangsa. Mahasiswa ialah kelompok elite yang memiliki peluang untuk mendorong percepatan kemajuan bangsa.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melontarkan kecaman keras atas insiden kekerasan yang menimpa dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD, di RSUD Sekayu
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap seorang dokter spesialis di RSUD Sekayu, Syahri Putra Wangsa.
PEMERINTAH mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG)
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa saat ini terdapat gap dokter spesialis sebesar 70 ribu orang selama 10 tahun ke depan.
Sebelumnya, 372 guru besar Fakultas Kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved