Penghentian LPDP Hambat Rasio Pendidikan Masyarakat di Usia Produktif

GURU Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai rencana penghentian sementara alokasi APBN ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) langkah keliru. Rencana tersebut juga bisa menurunkan kualitas pendidikan masyarakat pada usia produktif di 2045 nanti.

"Menurut saya itu langkah yang keliru kalau menghentikan sementara. Justru kita harusnya memperbesar ruang beasiswa termasuk soal LPDP jadi keliru kalau mengurangi atau menghentikan sementara itu," kata Cecep saat dihubungi,Jumat (19/1).

Oleh karena itu presiden harus memiliki peran untuk merevisi rencana kebijakan tersebut. Karena beberapa waktu alu Presiden RI Joko Widodo sempat kaget dengan rasio pendidikan S2 dan S3 Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

Baca juga : Menko PMK: Pemerintah akan Tinjau Ulang Dana untuk Beasiswa LPDP

Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di Indonesia sebesar 0,45 persen dan sangat rendah. Sementara Malaysia dan Vietnam sudah mencapai 2,43 persen. Bahkan negara-negara maju mencapai 9,8 persen.

Baca juga : Peningkatan Penerima Beasiswa LPDP Ciptakan SDM yang Bersaing di Dunia Global

Menurut Cecep rencana pengalihan atau penghentian sementara dana beasiswa itu merupakan langkah keliru bahkan perlu ditambah. Sementara dana lain yang dibutuhkan untuk riset dan infrastruktur pendidikan bisa dicari melalui sumber-sumber APBN atau modal kerja sama dengan swasta, jangan sampai pendidikan dikorbankan.

Selain itu, ia juga menilai menilai jangan sampai lulusan LPDP yang masih berada di luar negeri menjadi dalih untuk penghentian sementara LPDP. Sehingga fakor pengawasannya yang perlu ditingkatkan.

"Dari sisi perjanjian kemudian seleksi juga perlu ditingkatan harus benar-benar orang yang ingin membagun kembali Indonesia. Tapi jangan dipukul rata, kalau misal sudah lulus S3 bidang tertentu namun tidak ada lapangan pekerjaan maka mereka mencari di luar negeri selama untuk Indonesia maka tidak masalah," jelasnya.

Serta tidak mengurangi rasa nasionalisme dan menjadi duta Indonesia di berbagai negara. Ia mencontohkan BJ Habibie yang menjadi duta di Jerman sehingga persoalan LPDP perlu dilihat kasus per kasus.

"Tetapi soal pengurangan anggaran itu hal lain sehingga jangan dikaitkan dengan lulusan LPDP banyak yang tidak kembali ke Indonesia," pungkasnya. (IAM/Z-8)