Penambahan Dana Riset untuk Naikkan Daya Saing

BARU-baru ini, Presiden Joko Widodo meminta anggaran riset untuk ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu riset di dalam negeri dan juga menyiapkan sumber daya manusia yang unggul ke depannya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa pihaknya sangat setuju dengan rencana atau dukungan untuk menaikkan anggaran riset yang diutarakan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan Forum Rektor Indonesia (FRI) baru-baru ini. “Karena Indonesia maju hanya akan tercapai bila Indonesia mampu masuk ke ekonomi berbasis pengetahuan, dan juga product development berbasis riset,” ungkapnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Lebih lanjut, dari sisi BRIN, Laksana Tri Handoko menekankan bahwa pihaknya harus mampu menjawab dukungan Presiden dengan lebih bekerja keras dan terus menciptakan riset dan inovasi yang semakin baik bagi seluruh komunitas periset nasional, baik dari lembaga riset, kampus maupun industri.

“Dengan ekosistem yang semakin baik, riset akan menjadi daya dorong yang signifikan bagi ekonomi Indonesia maju di masa depan,” tegas Laksana Tri Handoko.

Hal senada dikemukakan Ketua sekaligus Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro mengamini pernyataan Presiden Jokowi. “Dana riset memang harus ditingkatkan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa,” ungkapnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Kendati demikian, peningkatan dana riset juga harus disertai pembentukan ekosistem riset yang kondusif sehingga investasi riset berjalan efektif. Selain itu, menurut Satryo, untuk menjadi negara maju maka investasi untuk riset harus tinggi, sekitar 3-5% PDB (Produk Domestik Bruto).

Satryo menilai bahwa saat ini kegiatan riset di Indonesia masih terkendala oleh beberapa hal di antaranya alokasi anggarannya nasih sangat kecil kurang dari 1% PDB, ekosistem untuk investasi riset belum terbentuk sehingga tujuan manfaat riset belum tercapai. Selain itu masih adanya pola pikir bahwa riset tidak bermanfaat dan hanya menghabiskan dana.

Terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menambahkan bahwa sebelum pada keputusan kenaikkan anggaran riset, semestinya dilakukan evaluasi terhadap lembaga riset yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengaku prihatin terhadap Presiden Jokowi yang tidak paham kedudukan BRIN dan Kemendikbud Ristek. Hal tersebut berawal dari pidato presiden di Konvensi dan Temu Tahunan FRI di Surabaya, presiden menyebut BRIN harus menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas mendorong berbagai penelitian di perguruan tinggi.

"Pidato Jokowi tersebut sangat melenceng dari UU Sisnas-IPTEK. Karena dalam undang-undang itu, BRIN dinyatakan sebagai pelaksana dan integrator riset nasional. Sebaiknya Sekretariat Presiden meralat soal ini," tegasnya. Mulyanto khawatir peneliti di BRIN yang tengah lesu semakin lesu dan tidak mau lagi melakukan riset. Apalagi sekarang ini di dalam BRIN melebur para peneliti dari seluruh lembaga riset.(H-1)