Media Belum Fokus pada Isu Transisi Energi 

MEDIA berperan penting sebagai ujung tombak untuk memperkenalkan transisi energi ke masyarakat. Namun faktanya, isu energi baru terbarukan itu belum menjadi fokus utama media dalam publikasinya. 

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah, Mohammad Iqbal mengatakan, sesuai dengan fungsinya untuk mengedukasi masyarakat, medianya juga memiliki tugas penting untuk memberi pemahaman yang luas dan benar tentang transisi energi ke tengah publik. 

“Karena dengan media yang fokus kepada isu transisi energi akan mampu memobilisasi dukungan masyarakat dan percepatan upaya dekarbonisasi sistem energi di Indonesia,” terangnya saat menjadi narasumber dialog Pengembangan Energi Baru Terbarukan Festival Media ke-2 2023 di Taman Gor Palu, Senin (11/12). 

Menurut jurnalis senior Sulteng itu, berdasarkan data yang mereka kumpulkan di AMSI, secara nasional tidak dipungkiri bahwa masih sedikit media di Indonesia yang secara khusus fokus pada isu transisi energi, termasuk di Sulteng. 

Baca juga: Targetkan Bauran EBT 23% Tahun 2025, PLN EPI Gandeng Maharaksa Biru Energi

Bahkan, sejauh ini media hanya melihat isu transisi energi belum begitu menarik sehingga publikasinya hanya di tingkat permukaan tanpa dalam menggalinya dan konsen melaporkannya kepada masyarakat. 

“Padahal isu transisi energi itu sangat penting untuk dikawal media,” tegas Iqbal. 

Koresponden CNN Indonesia itu bilang, kedepan media perlu secara masif menyuarakan isu transisi energi. 

“Transisi energi bukan hanya menjadi isu nasional, namun secara masif sudah dikampanyekan secara global. Oleh karena itu, penting media di Indonesia fokus kesana,” tandasnya. 

Kebutuhan listrik 1.885 TWH 

Pada 2021 konsumsi kebutuhan listrik Indonesia telah mencapai 255,1 Terra Watt Hour (TWH) dan diperkirakan bahwa total kebutuhan listrik pada tahun 2060 nanti dapat berkisar hingga 1.885 TWH atau lebih dari 6 kali lipat.

Hal ini membuat pemerintah terus mempercepat program penambahan pembangkit - pembangkit listrik baru.

Baca juga: Pangkas Emisi GRK, Industri Lirik Biomassa untuk Transisi Energi

Tercatat, pemerintah menargetkan untuk membangun pembangkit listrik hingga kapasitas 41 ribu Megawatt pada tahun 2030. 

Dalam melaksanakan target ini, pemerintah melakukan penekanan pada potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT). 

Langkah itu dilakukan untuk mengurangi emisi karbon yang dapat bermuara kepada perubahan iklim. Namun, dalam pelaksanaan dalam fokus pengembanganteknologi EBT, masih ada permasalahan terkait pendanaan dan juga harga jualnya.

Ini diakibatkan oleh mahalnya penerapan energi bersih untuk kebutuhan kelistrikan. Salah satu contohnya dapat dilihat dari pelaksanaan teknologi panel surya. 

Berdasarkan analisa PLN, biaya solar panel mencapai US$4 sen/KWH.

Selain itu diperlukan teknologi solid state battery storage agar pembangkit dapat beroperasi selama 24 jam sehari. Namun harga baterai masih sangat tinggi mencapai US$13 sen/KWH.

Alhasil harga perangkat PLTS bersama teknologi baterai dapat mencapai US$17 - 18 sen/KWH. Angka ini jauh lebih mahal dibandingkan pembangkit listrik batu bara (PLTU) sekitar US$6 sen/KWH. (Z-6)