Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rumadi Ahmad merespons pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal pencabutan sertifikat halal produk-produk yang mendukung Israel.
Rumadi menyebut tak menemukan dasar hukum jika tindakan itu dilakukan oleh MUI. Saat ini, sertifikasi halal bukan lagi kewenangan MUI. Dengan demikian, MUI tak bisa mencabut sertifikat halal produk-produk yang mendukung Israel.
"Apa yang dilakukan MUI dengan mengeluarkan fatwa itu dihormati tapi kalau misalnya melakukan pencabutan label halal, kalau dengan menggunakan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 yang kemudian diperbaiki melalui Perppu itu sudah tidak lagi menjadi kewenangan MUI. Jadi pencabutan label halal itu kewenangan pemerintah", ujar Rumadi dalam wawancara daring, Minggu, (19/11).
Baca juga: MUI Haramkan Produk Israel, 2.000 Dai di Padang Bantu Sosialisasikan Fatwa
Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan dan mencabut label halal. Menurut Rumadi, MUI hanya memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa halal, bukan label halal.
"MUI hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa halal, bukan mengeluarkan label halal. Itu wewenang pemerintah melalui BPJPH", tambah dia.
Baca juga: LPPOM MUI: Produk Bersertifikat Halal Tetap Halal Dikonsumsi
Menurutnya, tidak semudah itu untuk mencabut label halal produk Israel. Pasalnya, pencabutan label halal harus melewati beberapa ketentuan.
"Bisa diberikan surat peringatan sampai kemudian diberikan teguran keras sampai pada pencabutan label halal", ungkapnya.
Ia juga menegaskan, pemboikotan produk yang diduga berkaitan dengan Israel belum tentu merugikan Israel dan justru merugikan perekonomian dalam negeri.
"Belum tentu apa yang kita lakukan itu berdampak langsung kepada Israel, tapi yang sudah pasti itu akan berdampak pada perekonomian Indonesia", pungkasnya.
(Z-9)
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI Jawa Barat (Jabar), meminta agar Kementerian Agama (Kemenag), sebaiknya melakukan pengkajian secara matang.
MUI juga ingin mendengar penjelasan dari Menpora dan PSSI sebagai penyelenggara Piala Dunia U-20.
SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan pemantauan tayangan televisi pada bulan Ramadan.
MUI mengimbau umat Islam agar segera menunaikan kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah (badan) maupun zakat mal (harta).
BERTEPATAN denga hari Jumat, 27 November 2020, Wakil Presiden RI Prof Dr KH Ma'ruf Amin, yang sekaligus juga terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI,
Duduk bersama, berkolaborasi dan saling mendukung untuk kemajuan arah pembangunan industri halal Indonesia terasa sangat urgent.
Fatwa juga bersifat segregatif dan bahkan bisa melemahkan kebinekaan Indonesia.
"Itu kan diperlukan dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina dan dalam rangka menghentikan kebiadaban Israel di Gaza," ujar Ma'ruf
Wapres mendukung fatwa MUI namun kembali mengingatkan untuk koordinasi dengan pihak terkait agar tidak merugikan pihak yang tidak terkait.
Upaya “Palestina Washing” yang dilakukan produsen terkait Israel sejauh ini sepertinya masih kusut, karena masyarakat ternyata patuh mengikuti Fatwa MUI.
Hasil survei Halal Watch semakin memperjelas bahwa aksi boikot dan upaya menggunakan produk lokal terjadi pada masyarakat dan konsumen kita.
Sodikun menjelaskan bahwa fatwa pornografi dan pornoaksi sudah dibuat MUI sejak 20 tahun silam yang memuat prinsip dalam berpakaian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved