Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat bahwa sejak Januari hingga September 2023, ada sebanyak 194 perusahaan di seluruh Indonesia yang terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan Walhi, bahkan 38 perusahaan di antaranya telah mengalami kebakaran berulang sejak 2015 sampai 2020.
“Kebakaran berulang yang terjadi sejak 2015 sampai saat ini kan menandakan bahwa gak ada penegakan hukum yang kuat. Kalau ada penegakan hukum, gak akan ada kebakaran berulang,” kata Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).
Menurut dia, semestinya KLHK melakukan evaluasi seluruh perizinan hingga mencabut izin perusahaan yang terbukti menyebabkan karhutla berulang. Perusahaan itu pun semestinya diblacklist untuk diberikan perpanjangan izin ataupun peminjaman modal. Selain itu, langkah yang dilakukan KLHK untuk menangani perusahaan penyebab karhutla pun jangan hanya penyegelan saja, tapi juga harus dikawal sampai ke ranah hukum.
Baca juga: Ratusan Hektare Areal Perkebunan di Kabupaten Banjar Terbakar
“Jika tidak berani mengambil tindakan untuk melakukan penegakan hukum dengan mengevaluasi seluruh perizinan, mencabut izin perusahaan yang jahat, memberikan sanksi pidana, menjalankan putusan pengadilan, dan memberikan blacklist perusahaan yang berulang membakar lahan, maka 10 tahun kedepan kita tetap akan berhadapan dengan masalah karhutla. Tidak berlebihan jika kita bilang kalo pengurus negara ini melakukan kejahatan luar biasa bagi rakyatnya,” tegas Uli.
Direktur WALHI Kalimantan Tengah Bayu Herinata mengatakan, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan maksimal kepada aktor yang paling berkontribusi dan bertanggung jawab atas kejadian dan luasan karhutla yang besar saat ini di Kalimantan Tengah, dalam hal ini aktor tersebut adalah korporasi khususnya sawit dan hutan tanaman yang berada di dalam kawasan ekosistem penting seperti kesatuan hidrologis Gambut (KHG).
Baca juga: 20 Hektar Areal Perkebunan di Cilacap Terbakar
“Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga dapat menjadi peringatan dan pengingat kepada korporasi untuk serius melakukan upaya-upaya maksimal dalam pengelolaan areal konsesinya khususnya terkait pencegahan dan penanganan karhutla di dalam areal konsesi mereka maupun sekitar izin mereka,” kata Bayu.
Sebelumnya, diinformasikan bahwa sepanjang 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel sebanyak 39 lokasi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Secara rinci, ada sebanyak lima perusahaan PMA, yakni satu perusahaan Malaysia, tiga perusahaan Singapura dan satu perusahaan Tiongkok. Selain itu sebanyak 22 perusahaan dalam negeri, dua BUMN dan 10 lamah yang sedang didalami kepemilikannya.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengungkapkan, sampai saat ini tim Gakkum KLHK terus bekerja di lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa lokasi yang terindikasi mengalami karhutla.
“Kami segera menerjunkan tim pengawas ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan untuk melakukan penindakan,” kata Rasio.
Ia menyatakan, selama ini tim center intelligence Gakkum terus melakukan pemantauan data hotspot (titik panas) dan mengirimkan surat peringatan kepada penanggung jawab lokasi yang terindikasi adanya hotspot dengan tingkat kepercayaan > 80%.
Sebanyak 220 surat peringatan dikirim ke penanggung jawab lokasi terbakar untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pada bulan September-Oktober 2023 terjadi peningkatan jumlah surat peringatan.
“Kami mengingatkan penanggung jawab lokasi terbakar untuk memperhatikan surat peringatan ini, kami akan mengambil langkah hukum tegas,” tegas Rasio. (Ata/Z-7)
KEBAKARAN lahan melanda dua gampong (desa) di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Total lahan yang terbakar sejak sepekan terakhir seluas 12 hektare.
Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis kembali digugat. secara perdata PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) atas keterangan mereka dalam perkara kebakaran lahan pada 2018.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk mendukung upaya pemerintah mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
secara nasional, sejak 1 Januari hingga 22 Mei 2025, terjadi 179 kejadian kebakaran lahan di sejumlah provinsi.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendorong pemerintah daerah berkolaborasi dengan para pelaku usaha untuk bersiaga mencegah kebakaran lahan.
Kebakaran hutan besar di Pulau Kreta, Yunani, dilaporkan tidak terkendali. Sebanyak 200 pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api.
FireSat Protoflight berhasil mengirim citra inframerah pertamanya dari orbit Bumi. Satelit ini akan menjadi bagian deteksi dini dan mitigasi kebakaran hutan.
Sebanyak dua orang tewas dalam insiden penembakan saat merespon kebakaran hutan di Idaho, Amerika Serikat.
BNPB mencatat 18 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam sejak Selasa (24/6) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (25/6) pukul 07.00 WIB.
Pascakebakaran hutan, aliran sungai masih mengalami pencemaran sampai delapan tahun ke depan.
Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyampaikan dukungan penuh dari pusat terhadap provinsi-provinsi yang terdampak kebakaran hutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved