Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WALI Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan pengentasan kemiskinan tidak dapat dikerjakan hanya dengan mengandalkan satu instansi saja, perlu campur tangan banyak OPD melalui program yang bisa dilakukan.
"Pemerintah Kota Tangerang melakukan pengentasan kemiskinan dengan intervensi mulai bidang pendidikan, perbaikan tempat tinggal, hingga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat," kata Wali Kota Arief saat menerima kunjungan pelatihan peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Nasional di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (17/10), seperti dilansir dari Antara.
Perlu diketahui angka kemiskinan ekstrem di Kota Tangerang pada 2021 angkanya sebesar 1,61 persen dan tahun lalu angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,75 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan ekstrem di Kota Tangerang mengalami penurunan sebesar 0,86 persen.
Ia mengatakan Pemkot Tangerang telah menjalankan program bedah rumah sejak 2014 hingga 2023. Tercatat sebanyak 8.182 rumah tidak layak huni sudah berhasil dibedah.
Baca juga: Menpora Ajak Anak Muda Perangi Kebodohan dan Kemiskinan
Lalu di bidang pendidikan, Pemkot Tangerang menggratiskan biaya pendidikan di 146 SD dan SMP swasta. Pemkot juga menjalankan program perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui bursa kerja yang rutin diselenggarakan secara daring maupun tatap muka.
"Kita tambah pelatihan jemput bola kepada masyarakat secara mobile melalui program mobil Pelatihan Praktik Kerja (Si Praja). Ini semua untuk mengatasi masalah secara langsung dan dikerjakan bersama-sama," ujarnya.
Kepala BPSDMD Provinsi Banten Untung Saritomo mengatakan Kota Tangerang dipilih sebagai lokasi pelatihan karena prestasinya dalam urusan pengurangan angka kemiskinan ekstrem.
Selain itu, lanjut Kepala BPSDMD, berbagai program yang dimiliki oleh Pemkot Tangerang diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta diklat dalam pengentasan kemiskinan.
"Semoga nantinya bisa menjadi bahan bagi peserta diklat untuk mengimplementasikan di daerahnya masing-masing," kata Untung.
Asisten Daerah III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah Elyandes Kori mengapresiasi Kota Tangerang yang telah berhasil menjalankan berbagai program dalam mensejahterakan masyarakatnya.
Baca juga: BPSDM Kemendagri Apresiasi Program Pengentasan Kemiskinan dan Digitalisasi Administrasi Pemda
Tentunya dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang didapat, serta pelayanan serba digital. Sehingga Kota Tangerang bisa menjadi lokus terbaik untuk dapat belajar program agar bisa diterapkan di Kabupaten Bengkulu Tengah.
"Saya sangat tertarik bagaimana Kota Tangerang menjalankan berbagai inovasi yang dilakukan, contohnya adalah dengan adanya program Tangerang Terang. Dimana lewat Tangerang Terang tersebut, dapat meningkatkan pendapatan pajak melalui program tersebut," kata dia.
"Selain masyarakat dapat menikmati fasilitas penerangan tersebut, juga sebagai antisipasi dalam mencegah kejahatan yang biasa terjadi pada malam hari, dan itu salah satu yang menarik bagi saya," ujarnya. (Z-6)
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
MEMBEKALI generasi muda dengan jiwa kepemimpinan disebut bisa menjadi langkah awal untuk memberantas kemiskinan di Indonesia di masa depan.
Prof. Stella Christie mengatakan pendidikan tinggi harus menjadi kunci pertumbuhan ekonomi bangsa dengan menciptakan lapangan kerja dan inovasi.
Menurut Yassierli, jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%, maka struktur perekonomian nasional perlu dibenahi secara fundamental.
Pemerintah didorong untuk menginisiasi kebijakan yang bisa mendukung penciptaan lapangan kerja. Hal itu dinilai lebih baik dan krusial ketimbang menjalankan program Bantuan Subsidi Upah.
Apindo merespons Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 5,50%, tingginya suku bunga disebut menjadi penghambat lapangan kerja
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA, mayoritas masyarakat merasakan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan selama tujuh bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved